GELORA.CO - Tol laut merupakan salah satu program andalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak periode pertama. Salah satu tujuannya untuk menekan biaya logistik.
Namun ternyata manfaat tol laut hingga kini tak terlihat. Biaya logistik masih mahal. Bahkan kirim barang antar provinsi lebih mahal ketimbang kirim barang ke negara lain. Hal itu membuat Jokowi gusar.
"Saya terima informasi bahwa biaya logistik antardaerah masih mahal. Contoh biaya pengiriman dari Jakarta ke Padang, Jakarta ke Medan, Jakarta ke Banjarmasin, Jakarta ke Makassar jauh lebih mahal dibanding pengiriman Jakarta ke Singapura, Hong Kong, Shanghai. Begitu juga Surabaya ke Makassar jauh lebih tinggi dibanding Surabaya ke Singapura," tuturnya saat membuka rapat terbatas di Kantor, Presiden, Kamis (5/3/2020).
Oleh karena itu dia ingin agar program tol laut terus diakselerasikan. Jokowi pun mengingatkan, tujuan awal program tol laut adalah mengurangi disparistas harga antar wilayah, serta memangkas biaya logistik yang mahal.
"Ada dua hal yang perlu menjadi fokus kita bersama. Yang pertama mengontrol dan membuat tol laut semakin efisien. Biaya logistik antar daerah antar wilayah antar provinsi harus bisa diturunkan," ujarnya.
Jokowi curiga ada praktik monopoli dan dwelling time yang bikin tol laut tak berhasil turunkan biaya logistik.
detikFinanceLIVE TV
Home Fokus Infrastruktur Ekonomi Bisnis Finansial Properti Energi Industri Perencanaan Keuangan SolusiUKM Konsultasi Market Research Bursa Valas Moneter Foto Infografis Market Watch Wawancara Video Fintech Loker
Home / Berita Ekonomi Bisnis / Detail
Jumat, 06 Mar 2020 08:00 WIB
Jokowi Naik Pitam Biaya Logistik Antarpulau Mahal
Danang Sugianto - detikFinance
Tol Laut
Foto: M Rofiq
Jokowi meminta para menterinya untuk melihat masalah biaya logistik yang masih mahal secara detail dan komprehensif. Seperti permasalahan masa sandar kapal di pelabuhan atau dwelling time atau pun praktik monopoli di industri logistik.
"Apakah masalahnya di pelabuhan misalnya urusan dengan dwelling time atau ada praktik monopoli di dalam transportasi dan distribusi barang sehingga biaya logistik tidak efisien," tuturnya.
Jokowi mengaku juga mendapatkan laporan bahwa biaya yang sulit turun karena tidak seimbangnya pengiriman dari timur ke barat dan sebaliknya.
"Ini memang betul terutama dari wilayah timur, ada ketidakseimbangan jumlah muatan barang yang diangkut dari barat ke timur penuh. Tapi begitu dari timur kembali ke barat itu muatannya jauh berkurang. Ini semuanya coba dilihat kembali," ujarnya.
Jokowi juga meminta agar bisa meningkatkan nilai tambah tol laut dari perekonomian daerah. Apa lagi kontribusi transportasi laut terhadap PDB sangat kecil.
"Di sini saya mencatat bahwa transportasi laut hanya sumbang 0,53% dari keseluruhan PDB kita. Angka ini jauh lebih rendah dibanding kontribusi transportasi udara maupun transportasi darat. Ini angkanya trans darat pada PDB per September 2019 sebesar 2,4%. Meningkat 2,14 persen pada tahun 2014 menjadi 2,47 pada 2019. Kemudian transportasi udara menyumbang kontribusi 1,6% terhadap PDB. Meningkat lebih pesat lagi yakni 1,03% tahun 2014 menjadi 1,62 persen di tahun 2019. Peranan transportasi laut selama ini sangat rendah. Justru menurun dari 0,34% pada 2014 menjadi 0,32% pada 2019," tutupnya.
Lalu apa yang akan dilakukan pemerintah?
Menko bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan, selama lima tahun terakhir tol laut sudah memiliki 26 trayek pengiriman logistik melalui laut. Pemerintah pun sudah menganggarkan Rp 400 miliar untuk subsidi 26 trayek tersebut.
"Tahun ini subsidi untuk itu dikeluarkan kira-kira Rp 400-an miliar untuk memberikan subsidi tadi. Kemudian subsidi ini tidak hanya dari port ke port tapi juga sampai ke penerimaan," ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/3/2020).
Setelah diidentifikasi, salah satu kendala dari program tol laut adalah tingkat keterisian kapal saat pengiriman. Biasanya saat kapal tol laut yang mengangkut barang dari barat ke timur berisi banyak muatan. Namun saat balik dari timur ke barat muatannya jauh lebih sedikit.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah memutuskan untuk memberikan insentif pajak berupa tax allowance dan tax holiday kepada perusahaan yang mau membangun industri di wilayah timur.
"Akan diberikan tax allowance dan tax holiday lebih panjang kepada industri-industri yang dibangun di Indonesia timur untuk memenuhi kebutuhan Indonesia timur. Sehingga bisa jangan terlalu banyak dari Jawa diangkut ke sana lagi karena cost," tuturnya.
Lalu pemerintah juga akan menambah agen yang melakukan distribusi barang melalui tol laut. Sehingga meminimalisir praktik monopoli yang disindir Jokowi.(df)