GELORA.CO -Pemerintah pusat yang dipimpin Presiden Joko Widodo dianggap sangat gagap saat adanya virus Corona atau Covid-19 di Indonesia dibandingkan dengan sikap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Peneliti senior Institut Riset Indonesia (Insis), Dian Permata mengatakan, gagapnya pemerintah pusat dapat dilihat dari kebijakan yang selalu didahului oleh Pemprov DKI Jakarta dibanding pemerintah pusat dalam penanganan Wabah Corona.
Apalagi, Pemprov DKI Jakarta melalui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terlebih dahulu menyampaikan akan membentuk tim satgas Covid-19 di Jakarta.
Walau pada akhirnya, Presiden Joko Widodo seakan-akan tak ingin tersaingi dengan Anies Baswedan dengan cara mengumumkan kasus pertama virus Corona di Indonesia.
Kebijakan lainnnya pun kata lulusan Magister Universitas Sains Malaysia ini, Pemprov DKI selalu lebih unggul dibanding kebijakan pemerintah pusat yang terkesan lamban dan selalu gagal dalam bersikap menghadapi wabah Corona.
"Uji keseriusan Pemprov DKI makin nyata ketika nomor hotline darurat Covid-19 dibandingkan antara milik DKI dan Kemenkes (pusat). Dari sini saja mulai terlihat jika pemerintah pusat gagap respons penyebaran Covid-19," ucap Dian Permata kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (20/3).
Bahkan kata Dian, Pemprov DKI Jakarta pun juga sempat memberika usulan kepada pemerintah pusat yakni rezim Jokowi untuk pembatasan ruang gerak masyarakat di area terbuka.
"Usulan seperti ini semacam sinisme kebijakan bagi pemerintah pusat yang lambat merespons isu," terang Dian.
Dengan demikian, Dian berharap Presiden Jokowi beserta jajarannya untuk mengambil beberapa peran yang lebih nyata dalam menghadapi wabah Corona.
"Karena itu, ada baiknya pemerintah mengambil beberapa tusi. Seperti peran konsolidasi informasi nasional jumlah PDP, ODP, suspect dan positif Corona," jelas Dian.
Hal itu perlu dilakukan kata Dian mengingat terdapat beberapa daerah yang memiliki informasi berbasis teknologi yang tak bisa diakses.
Sehingga, Presiden Jokowi diharapkan bisa mengkonsolidasikan pimpinan daerah untuk segera cepat mengatasi persoalan tersebut hingga ke tingkat Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
"Dengan begitu, akan terlihat kepala daerah yang gercep merespon dan memitigasi Covid-19. Sekaligus bisa menjadi report dan rapor bagi publik mana daerah yang sudah aware soal 4.0 terhadap isu Covid-19," pungkas Dian.(rmol)