GELORA.CO - Kebijakan social distancing atau pyshical distancing yang dikeluarkan pemerintah bersifat sukarela. Tak heran jika banyak masyarakat yang tak mengindahkan imbauan dengan tetap beraktivitas di luar rumah.
"Imbauan yang dikeluarkan negara bersifat sukarela, untuk itu tidak semua warga negara patuh karena mereka memiliki kebutuhan hidup yang lebih dipilih dibanding mengikuti imbauan," ucap Dedi Kurnia Syah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (25/3).
Namun, lanjut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) ini, jika kebijakan Lockdown yang diambil oleh Presiden Jokowi, maka rakyat tidak akan punya pilihan lain.
"Tetapi jika Lockdown adalah keputusan politik, maka tidak ada pilihan lain kecuali berdiam diri di rumah," kata Dedi.
Setelah memutuskan Lockdown, kata Dedi, Presiden Jokowi baru bisa menyimpulkan tingkat kedisiplinan rakyatnya. Tidak men-judge bahwa tingkat kedisiplinan rakyat Indonesia berbeda dengan negara lain sehingga menjadi alasan tidak melakukan Lockdown.
Karena, tambah Dedi, rakyat Indonesia bukan tidak disiplin mengikuti imbauan pemerintah untuk melakukan pyshical distancing. Tetapi karena Presiden Jokowi tidak tegas dalam mengambil keputusan.
"Warga negara yang tidak serempak dalam mengikuti imbauan, bukan karena tidak dispilin. Tetapi karena memiliki pilihan. Dengan menetapkan keadaan darurat selama apa pun, jika tidak serentak dilakukan secara nasional, maka sia-sia," pungkas Dedi.[rmol]