GELORA.CO - Lembaga survei Median menyebutkan, mayoritas masyarakat suka dengan adanya gerakan 212 pada 2016. Gerakan yang dilatari munculnya kasus penistaan agama, dan berlangsung di Monumen Nasional Jakarta Pusat.
Gerakan ini terjadi pada 2 Desember 2016. Dilatari adanya pernyataan Gubernur DKI saat itu Basuki Tjahaja Purnama, terkait Surat Al Maidah.
"Ada 28,8 persen suka dengan gerakan 212, dan 20,7 persen tidak suka dengan gerakan 212, dan tidak jawab 50,6 persen," kata Direktur Median, Rico Marbun dalam pemaparannya di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin 24 Februari 2020.
Alasan mereka suka terhadap adanya gerakan 212 yaitu, karena membela Islam, Alquran dan kebenaran sebanyak 8,4 persen, umat Islam bersatu 8,0 persen, serta menegakkan keadilan dan menghukum penista agama sebanyak 2,2 persen. Alasan lain adalah aksi berlangsung damai dan positif 1,9 persen, dan silaturahim umat Islam 1,8 persen.
Sementara itu, lanjut dia, alasan masyarakat tidak suka dengan gerakan 212 yaitu, adanya kerusuhan dan merusak fasilitas umum 3,7 persen, membuat perpecahan 3,6 persen, dan mengganggu ketenangan masyarakat 3,4 persen. Ada juga yang beralasan terlalu berlebihan dan tidak bermanfaat sebanyak 2,3 persen, berkaitan dengan politik 1,4 persen, dan anarki 0,7 persen.
Dari hasil survei itu, menurut dia, publik yang suka 212 sebagian besar pilihan politiknya jatuh pada Anies Rasyid Baswedan, Prabowo Subianto, dan Sandiaga Salahudin Uno dalam pilpres saat ini.
"Publik yang tidak suka 212 sebagian besar memilih Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Ridwan Kamil," lanjutnya.
Selain itu, Median menyoroti masalah demokrasi. Sebanyak 28,0 persen masyarakat menganggap kualitas demokrasi saat ini baik, dan 25,3 persen menganggap kualitas demokrasi tidak baik, serta yang tidak menjawab 46,7 persen.
Ada tiga alasan publik menilai bahwa kualitas demokrasi baik. Di antaranya pelaksanaan pemilu secara langsung 34,6 persen, ada kebebasan berpendapat 8,1 persen. dan rakyat semakin cerdas 4,8 persen.
Sementara itu, tutur dia, alasan masyarakat menilai kualitas demokrasi tidak baik yaitu, korupsi semakin besar 30,4 persen, demokrasi masih gaduh dan ribut 13,9 persen, dan terjadi perpecahan antarmasyarakat 10,3 persen.
Survei dilakukan pada rentang pekan I-II Februari 2020, dengan melibatkan 1.200 responden. Di mana populasi survei adalah seluruh warga yang memiliki hak pilih dan tersebar di 34 provinsi.
Metode yang digunakan adalah teknik multistage random sampling dan proporsional atas populasi provinsi dan gender.
Demografi responden ada di tingkat desa 51,9 persen dan kota 48,1 persen. Responden beragama Islam 88,4 persen, Katolik 2,6 persen, Protestan 7,3 persen, dan Hindu 1,7 persen.
Adapun survei ini mempunyai margin of error sebesar 2,8 persen di tingkat kepercayaan 95 persen. Quality control dilakukan terhadap 20 persen sampel yang ada.(vn)