GELORA.CO - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati langsung menjawab terkait pertanyaan anggota Komisi XI DPR RI Elnino Hussein Mohi soal pilihan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) atau tenaga honorer yang ingin dihapus.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengaku akan menyelamatkan keduanya jika APBN memiliki ruang untuk mengatasi masalah keduanya.
"Mengenai antara pegawai honorer versus Jiwasraya, itu pertanyaan alokasi, trade off itu adalah pertanyaan bisa filosofi bisa political, bisa betul-betul keuangan pilihannya. Kalau kita punya space ya akan kita lakukan," kata Sri Mulyani di ruang rapat Komisi XI DPR RI, Jakarta, Kamis (30/1/2020).
Elnino menganggap, Kementerian Keuangan memiliki opsi penyelamatan Jiwasraya pada APBN dengan dana talangan (bailout). Di satu sisi, Sri Mulyani juga harus bisa menyelesaikan rencana penghapusan tenaga honorer.
Menurut Sri Mulyani, kedua masalah tersebut memiliki nilai yang penting dan harus diselesaikan. Dia menceritakan, pemerintah sering membuka lowongan CPNS dengan standar tinggi, sehingga mengatasi masalah tenaga honorer yang ada saat ini harus diperhitungkan dengan matang.
"Jadi selalu ada trade off. Kalau kita mau strict yang masuk ASN dan PPPK harus kualitasnya tinggi maka yang ini (honorer) tidak bisa masuk, maka rasa kemanusiaan muncul, tapi kalau kita turunkan maka kita konsekuen yang masuk ASN kualitasnya lebih rendah, itu konsekuensi yang menjadi pilihan-pilihan policy kita dan biasanya itu adalah pilihan politik dan Kami sebagai menteri keuangan mengadministrasikan supaya jangan sampai deviasi jauh," ujarnya.
"Nanti kalau sampai paling bawah kriterianya kan nggak lucu ASN. Jadi ini pilihan policy yang harus kita lakukan," tambahnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR RI Elnino Hussein Mohi meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk memilih menyelamatkan masalah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) atau tenaga honorer yang akan dihapuskan.
Menurut Elnino, pilihan tersebut diberikan karena Sri Mulyani memiliki kewenangan atas APBN. Elnino bilang Kementerian Keuangan telah memiliki opsi dalam APBN untuk bailout dalam menangani masalah Jiwasraya.
"Pertanyaannya, rakyat banyak yang mengeluh terutama pegawai honorer yang akan dirumahkan, Pak Mendagri bilang akan dialihkan ke PPPK, intinya akan banyak yang dirumahkan," kata Elnino di ruang rapat Komisi XI DPR RI, Jakarta, Kamis (30/1/2020).(dtk)