GELORA.CO - Ribuan guru honorer berencana akan kembali melakukan aksi demonstrasi pada 20 Februari 2020 mendatang. Rencananya, mereka akan menagih Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K).
Demikian disampaikan Pembina Federasi Guru dan Tenaga Honorer Swasta Indonesia (FGHTHSI) Didi Suprijadi kepada wartawan seusai mengisi diskusi bertajuk "Skema Dana BOS Kenapa Diubah?" di Ibis Hotel, Bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (15/2).
"P3K selama ini kan sudah 1 tahun, tes sudah 1 tahun, sudah dinyatakan lulus tapi belum ada SK-nya belum diangkat belum digaji itu tuntutan itu salah satunya," tegas Didi Suparijadi.
Selain soal SK pengangkatan, juga terkait penghapusan P3K agar jangan terjadi. Sebab, tenaga hororer bakal kehilangan kesempatan untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau status CPNS.
Ketua PB PGRI Masa Bakti XXI itu menuturkan sejumlah tuntutan yang dibawa para guru honorer itu juga sekaligus menyikapi skema baru pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
"Yang ketiga 50 persen ini bener-bener untuk guru-guru honorer, jangan nanti kayak dulu 50 persen untuk semua guru. Guru-guru yang lain juga ngikut, karena dulu kan judulnya belanja pegawai kalau sekarang judulnya khusus guru honorer pasal 9 bagian i itukan tertulis guru honorer," demikian Didi Suprijadi.(rmol)