GELORA.CO - Komisaris utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok disebut-sebut dalam aksi 212 yang digelar pada Jumat, kemarin.
Direktur Indonesia Resourcess Studies (IRESS) Marwan Batubara yang menjadi orator menyebut Ahok terlibat kasus korupsi dan mereka juga meminta Ahok mundur dari jabatan itu.
Menanggapi hal tersebut Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan saat ini Indonesia sudah masuk dalam era demokrasi dan menjunjung kebebasan berpendapat.
"Ketika ada sebagian kelompok mengemukakan pendapat ada ketidakpuasan itu normal-normal saja," kata Erick di Kantor Pertamina, Jakarta, Sabtu (22/2/2020).
Dia mengungkapkan apa yang dilakukan oleh direksi dan komisaris perusahaan BUMN dalam dua bulan terakhir masih dalam kondisi baik. Sebagai menteri Erick terus memantau KPI yang ditetapkan oleh direksi dan komisaris tersebut.
"Ini saya yakin bu Nicke dan jajarannya melakukan tugas sudah sesuai. Saya mau direksi yang diangkat saat ini bisa menyelesaikan tugas. Jadi jangan ditakut-takuti gonta ganti posisi satu tahun dilepas," kata Erick.
Kemudian, untuk membangun bisnis dibutuhkan keberlanjutan atau kontinuitas dan pencapaian KPI. "Jadi saya tidak mau kalau pergantian karena hal personal, selama KPI jalan dengan baik, biarkan direksi dan komisaris BUMN bekerja. Yang bisa diganti itu kalau tidak sesuai KPI," ujar dia.(dtk)