GELORA.CO - Asal bukan PKS’. Kalimat itu terdengar samar-samar di seantero dinding gedung DPRD di Kebon Sirih, Jakarta. Penjegalan calon dari PKS sebagai Wagub DKI memang sudah terasa sejak lama.
Rapimgab DPRD DKI membahas Tatib pemilihan Wagub DKI ditunda berkali-kali. Sejak Juli 2019, baru terealisasi pada Februari 2020. Itupun, karena PKS mengganti dua kadernya yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto menjadi Nurmansjah Lubis dan Ahmad Riza Patria dari Gerindra.
Janji Ketum Gerindra Prabowo Subianto dipegang teguh PKS. Kursi Wagub DKI yang ditinggalkan Gerindra karena Sandiaga Uno maju Pilpres 2019. Tapi PKS tak bisa berbuat banyak, karena proses pemilihan selalu diundur.
Sejak Februari 2019, Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Tatib Pemilihan Wagub DKI dibentuk. Politikus NasDem, Bestari Barus bersama Politikus Hanura Ongen Sangaji memimpin Pansus. Pembahasan dilakukan secara cepat. Juni 2019, rancangan Tatib Pemilihan Wagub DKI telah selesai dibahas. Namun, tak kunjung disahkan.
PKB dituduh sebagai pihak yang mengkampanyekan ‘asal bukan PKS’. Hal ini diakui oleh Partai Gerindra DKI.
“Kalau asal bukan PKS datangnya bukan dari Gerindra. Datangnya dari PKB langsung ngomong. Tukang kompornya itu udah ada, (Ketua Fraksi PKB) Hasbiallah Ilyas. Terang-terangan Hasbi, enggak mau PKS,” kata Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Syarif pada merdeka.com, Selasa (18/2).
Saat dikonfirmasi, Hasbiallah tak mengakui. Sambil mengambil sebatang rokok, dia menebar senyum. Dia menjelaskan, dengung ‘asal bukan PKS’ hanya guyonan semata.
“Alaaah gua cuma bercanda itu bro, siapa yang ngomong?,” katanya sambil berlalu saat ditemui merdeka.com, usai rapat paripurna DPRD DKI, Rabu 19 Februari.
Kampanye itu juga sebenarnya sudah dirasakan oleh PKS. Bahkan Presiden PKS Sohibul Iman mengakui, kadernya yang telah mendapat jatah secara informal dari Prabowo Subianto itu dipersulit oleh DPRD DKI.
“Kalau kalimat ini hak PKS itu diberikan oleh semua partai di DPRD, mungkin sudah selesai. Tapi mereka tidak, boleh jadi mereka juga tidak menginginkan kader PKS jadi wagub dan sebagainya. Makanya proses politiknya alot,” kata Sohibul 6 Januari lalu.
Ganti Nama Cawagub
PKS pada akhirnya mengalah. Dia mengganti nama calon Wagub DKI. Adhyaksa Dault dan Nurmansjah Lubis menjadi alternatif. Tapi surat yang dikirim Agustus 2019 itu ditarik lagi.
Gerindra kemudian memunculkan empat nama. Mereka adalah Arnes Lukman, Ferry Juliantono, Riza Patria dan Sekda DKI Saefullah. Empat nama ini dikirimkan oleh DPP Gerindra kepada PKS pada September 2019.
“September-Oktober menunggu lama tuh. Tiga bulan. Nah di akhir Januari putus nama itu dipilih Riza sama DPP PKS. Jadi yang memutuskan (Riza) PKS, bukan kita,” jelas anggota DPRD DKI itu.
21 Januari 2020, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengirim dua nama tersebut. Pembahasan Tatib Pemilihan Wagub DKI pun digas DPRD. Tak sampai sebulan Rapimgab kembali digelar. Aturan itu langsung disahkan Rabu (19/2), dalam rapat paripurna. PR selanjutnya tinggal memilih ketua pemilihan.
Syarif akui, sebelum nama Riza masuk, DPRD tampak malas mengesahkan tatib. Setelah diganti, langsung bergegas.
“Enggak ada pilihan lain, harus diganti calonnya apa yang gua duga 4 bulan lalu terjadi hari ini. (Nama keluar) yang baru, semangat anggota fraksi itu rapim kemarin,” terangnya.
PKS Legowo
Anggota Fraksi PKS DPRD DKI, Dany Anwar pun mengakui, dua nama Syaikhu dan Agung dihambat oleh dewan. Setelah diganti, proses pemilihan langsung berjalan. Padahal sebelumnya, proses tertunda hingga satu tahun.
Karena tersandera, akhirnya PKS melepas dua jatah kursi Wagub DKI untuk Gerindra. Dengan begitu, pemilihan bisa berjalan.
“Faktanya sewaktu Wakil Gubernur dari PKS itu tidak bergerak selama dua tahun. Sementara rakyat Jakarta ini kan punya hak memiliki Wakil Gubernur makanya kemudian PKS melepas satu calonnya satu agar bergerak dan terbukti kan setelah dilepas satu Gerindra maju sidang,” terangnya.
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono pun mengamini. Dia menganggap, dua calon yang ada saat ini dinilai mempengaruhi proses cepat yang dilakukan oleh legislatif Jakarta tersebut.
“Kalau sekarang calonnya lebih greng, makanya cepat,” tutur Gembong.
Namun, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi membantah kampanye asal bukan PKS. Dia menjelaskan, pihaknya tidak pernah menunda-nunda pembahasan Tatib Pemilihan Wagub DKI. Dia beralasan pada tahun 2019, masih ada pembahasan yang lebih penting dibandingkan dengan Wagub DKI.
Walaupun begitu, politikus PDIP ini mengakui, pada tahun lalu pola komunikasi yang dilakukan oleh PKS tidak sebaik pada tahun 2020. Alhasil pembahasan aturan pemilihan Wagub DKI bisa selesai.
“Memang harus kesibukannya ada itu, itu hambatannya. Mereka (PKS) buat komunikasi yang baik. Nah akhirnya bisa kan. Sekarang lebih baik, kemarin kan ke kiri aja enggak ada ke kanannya,” tutupnya.(mdk)