GELORA.CO - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati beberapa waktu lalu mengungkapkan kegalauannya.
Ia mengaku kerap merasakan resah lantaran harus ikut bertanggung jawab mengakodomodasi janji- janji kampanye Presiden Joko Widodo ( Jokowi).
Kata Sri Mulyani, banyak janji-janji kampanye Jokowi selama Pilpres 2019 lalu, punya dampak sensitif pada pengelolaan anggaran.
Sebagai bendahara negara sekaligus pembantu presiden, dirinya perlu memutar otak agar kondisi keuangan negara tak jebol, namun di sisi lain tetap bisa merealisasikan janji-janji kampanye atasannya itu.
Dicontohkannya, salah satu janji kampanye yang cukup membuatnya risau adalah kartu pra-kerja. Sebabnya, Jokowi memberikan janji untuk memberikan kartu pra-kerja kepada kepada 2 juta penduduk dengan alokasi anggaran Rp 10 triliun.
"Salah satu yang di-promise Presiden kala itu kartu pra-kerja Rp 10 triliun. Ini saya tanya `Pak ini gimana caranya?` kemudian Pak Presiden bilang `Udah dipikirin nanti saja. Pokoknya kampanye dulu," ucap Sri Mulyani menirukan jawaban Jokowi saat itu, di Jakarta, Kamis (31/1/2020).
"But that`s the beauty of election. Nanti pihak mana menjanjikan apa, gratis apa, yang lain juga enggak mau kalah, menggratiskan yang lainnya. Saya jadi sering sakit perut," katanya lagi.
Dalam program tersebut, pengangguran bisa mendapatkan gaji dan manfaat lain yang nilainya mencapai Rp 7 juta per orang.
Program tersebut merupakan bagian dari janji kampanye Jokowi-Ma`ruf untuk mengurangi angka pengangguran, khususnya pengangguran yang berasal dari korban pemutusan hubungan kerja (PHK).
Para pemilik kartu pra-kerja nantinya bisa memilih langsung pelatihan atau kursus yang diminati melalui platform digital yang telah disiapkan pemerintah. Akan ada berbagai jenis pelatihan yang disiapkan.
Kartu pra-kerja ini diproyeksikan bisa menyasar 2 juta orang peserta yang akan difasilitasi dengan pelatihan vokasi seperti keterampilan di bidang manufaktur, pariwisata, ekonomi digital, dan sebagainya.
Dikutip dari Data Kementerian Keuangan, pengertian kartu pra-kerja merupakan kartu yang diberikan kepada pencari kerja atau pekerja untuk mendapatkan layanan pelatihan vokasi (skilling dan re-skilling).
Skilling menyasar bagi pencari kerja berstatus fresh graduate baik baru lulus sekolah maupun kuliah. Sementara re-skilling menyasar pekerja ter-PHK atau berpotensi ter-PHK.
Pembekalan bertujuan memberikan keterampilan yang berbeda atau baru untuk alih profesi misalnya menjadi wirausaha.
Tujuan program kartu pra-kerja adalah mengurangi pengangguran maupun mencegah pengangguran kembali. Kartu ini juga digunakan untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi kerja.
BUMN maupun perusahaan swasta nantinya akan dilibatkan dalam program tersebut. Selain itu, balai latihan kerja (BLK) yang sudah ada juga bisa dilibatkan dalam memberi pelatihan ini.
Sebelumnya, Sri Mulyani mengaku tak memiliki perhitungan untuk mengalokasikan program tersebut ke dalam anggaran.
Untuk itulah, Sri Mulyani segara melakukan perhitungan dalam proses realisasi program tersebut. Dan proses yang dibutuhkan menjadi lebih singkat karena bantuan teknologi.
“Cepet cari supply demand-nya, untungnya crowdsourcing untuk ide itu cepat,” ujar dia. [ljc]