GELORA.CO - Perdana Menteri (PM) Malaysia, Mahathir Mohamad, telah mengajukan surat pengunduran dirinya. Kini, keputusan akhir ada di tangan Raja Malaysia, Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah.
Seperti dilansir Free Malaysia Today, Senin (24/2/2020), kini semua mata tertuju pada Sultan Abdullah untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak pengunduran diri Mahathir. Seperti diatur dalam Konstitusi Malaysia, Yang di-Pertuan Agong yang merupakan kepala negara ini memiliki kekuasaan mutlak terkait pemilihan Perdana Menteri Malaysia dan terkait pembubaran parlemen.
Diketahui bahwa Mahathir mengajukan surat pengunduran diri kepada Sultan Abdullah pada Senin (24/2) waktu setempat, di tengah spekulasi soal pembentukan koalisi dan pemerintahan baru yang didorong oleh manuver-manuver politik dari sejumlah petinggi politik di dalam koalisi pemerintahan Pakatan Harapan (PH).
Pernyataan dari kantor PM Malaysia menyebut surat pengunduran diri Mahathir diserahkan pada Senin (24/2) siang, sekitar pukul 13.00 waktu setempat.
Pada Senin (24/2) sore, sekitar pukul 16.30 waktu setempat, Mahathir dikonfirmasi akan mendatangi Istana Negara untuk melakukan audiensi dengan Sultan Abdullah.
Pengunduran diri Mahathir dilakukan setelah terjadi manuver-manuver politik yang salah satunya diwarnai oleh pertemuan antara petinggi Partai Bersatu -- yang menaungi Mahathir -- dengan partai-partai oposisi seperti UMNO dan Partai Islam Malaysia (PAS).
Turut bergabung juga dalam pertemuan itu yakni mantan Wakil Ketua Partai Keadilan Rakyat (PKR), Azmin Ali, yang bertentangan dengan Ketua PKR, Anwar Ibrahim. PKR mengumumkan pemecatan Azmin pada Senin (24/2) ini. Pertemuan itu sempat memicu spekulasi soal pergeseran loyalitas politik dalam koalisi pemerintahan PH.
Petinggi Partai Bersatu, Azmin dan petinggi oposisi juga dilaporkan mendatangi Sultan Abdullah untuk meminta dukungan, yang semakin memperkuat soal pergeseran tersebut. Partai Bersatu telah secara resmi mengumumkan keluar dari koalisi PH yang memicu tumbangnya dominasi koalisi pemerintahan tersebut di parlemen.(dtk)