GELORA.CO - Presiden Joko Widodo diminta untuk segera bersikap untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap kepemimpinannya di periode kedua yang saat ini berpasangan dengan Wakil Presiden Maruf Amin.
Sebab menurut Pengajar Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), Muhtar Said, kebijakan Jokowi di 100 hari kerja belum menunjukkan keberpihakan kepada rakyat.
Untuk megembalikan kepercayaan dan optimisme publik kepada pemerintah, setidaknya ada empat hal yang perlu dilakukan Jokowi-Maruf.
"Terbitkan Perppu KPK. Saat ini, Dewan Pengawas memang dipegang orang-orang baik, namun sistemnya yang tidak baik," kata Muhtar kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (2/2).
Hal lain yang harus segera dibenahi adalah masalah birokrasi. Yang paling disoroti adalah Kantor Staf Presiden (KSP).
"Bubarkan KSP. KSP terlalu gemuk, padahal sudah ada kementerian sehingga sesuai dengan semangat Presiden, yakni penyederhanaan lembaga," sambungnya.
Ketiga soal pendidikan. Di akhir periode, jelasnya, Presiden Jokowi harus benar-benar mengoptimalkan sektor pendidikan lantaran hal ini penting bagi generasi bangsa. "Nasib guru harus diperhatikan, gajunya harus ditambah," jelasnya.
"Yang terakhir soal subsidi BPJS. Saat ini kenaikan BPJS terlalu menycekik rakyat. Padahal kesehatan adalah elemen penting bagi masyarakat," tandasnya. (*)