GELORA.CO - Tidak ada kemajuan yang signifikan dalam perekonomian Indonesia di periode kedua Presiden Joko Widodo. Laju ekonomi menurun dan krisis global terus menghantui masa depan bangsa, lantaran pondasi yang dimiliki lemah.
Tim 9 DPP Partai Golkar bahkan memprediksi akan ada perombakan di kabinet Joko Widodo-Maruf Amin dalam waktu dekat, khususnya di tim ekonomi.
“Sebelum lebaran atau sesudah saya yakin akan ada menteri yang di-reshuffle. Ada sekitar 9 menteri,” ujar Koordintor Tim 9 DPP Partai Golkar Cyrillus Kerong di kantornya, Jalan Hang Jebat, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/2).
Dia mengurai bahwa memasuki tahun 2020 ini kondisi ekonomi dan kehidupan rakyat Indonesia akan semakin sulit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini ditandai dengan adanya daya beli masyarakat yang semakin merosot dan kondisi ekonomi semakin sulit.
“Ini akibat pertumbuhan kredit yang bakal lebih rendah dari 7 persen selama 2020. Dalam kondisi yang sulit ini, sebagian besar uang tersebut tersedot untuk membeli Surat Utang Negata (SUN) yang bunganya lebih tinggi dari bunga deposito,” urainya.
Selain itu, kondisi ini juga akan diperparah lagi dengan menggunungnya total utang luar negeri, baik pemerintah dalam hal ini BUMN maupun swasta.
BPS mencatat, total utang luar negeri sampai Januari 2020, mencapai sedikitnya Rp 5.076,17 triliun. Dari jumlah ini, total utang selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (sampai dengan kuartal III 2019 saja) sudah mencapai Rp 2.759,92 triliun. Nilai ini naik sekitar Rp 251,59 triliun dibandingkan dengan kuartal III 2018.
“Utang sebesar itu mulai menghadapi masalah karena melemahnya pendapatan negara sebagai akibat ekspor yang menurun dan pemasukan pajak yang tidak mencapai target,” tegasnya. (Rmol)