Oleh: Lieus Sungkharisma
KEMARIN Indobarometer mengeluarkan hasil survei terbarunya. Elektabilitas Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, mengungguli sejumlah tokoh lainnya kecuali Prabowo Subianto.
Kalau Pemilihan Presiden dilakukan hari ini, demikian Indobarometer, maka Anies berada jauh di atas Walikota Surabaya Tri Rismaharini. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil maupun Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
Padahal sebelumnya, dalam survei yang lain, elektabilitas Anies sempat dinyatakan anjlok karena persoalan banjir yang melanda Jakarta.
Begitu tingginya elektabilitas Anies Baswedan sampai-sampai Partai PSI galau dan menyatakan siap menjegal Anies untuk Pilpres 2024. Bukan main!
Tapi terlepas dari hasil survei-survei tersebut, kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta selama hampir dua tahun setengah, memang menorehkan sejumlah prestasi. Upayanya untuk memenuhi semua janji-janji kampanyenya demi mewujudkan 'Wajah Baru Jakarta' yang maju kotanya bahagia warganya, bagaimanapun patut diapresiasi.
Memang, selama hampir dua setengah tahun memimpin Jakarta, kepemimpinan Anies Baswedan memang tak lepas dari pro dan kontra. Kinerjanya dipuji banyak orang, tapi juga dihujat oleh orang-orang yang tidak menyukainya. Wajahnya dijadikan “sasaran” meme yang mengejeknya. Tapi, setahu saya, sampai hari ini Anies tak pernah marah dan membalas meme itu. Dia tak terganggu dan tetap bekerja.
Anies terus bekerja memenuhi janji-janji kampanyenya. Salah satu janji kampanye yang sudah diwujudkannya adalah membangun rumah untuk warga dengan DP Rp 0 terletak di Klapa Village, Jakarta Timur. Tahap pertama, 28 Juli 2019, sudah ada 1.790 orang dinyatakan lolos seleksi program DP 0 Rupiah dari 2.359 pendaftar. Agustus 2019 dibuka pendaftaran gelombang kedua dan hingga saat ini masih dibuka untuk penduduk dengan KTP DKI Jakarta yang berminat. Hunian layak selanjutnya, dengan DP Rp. 0 berada di daerah Cilangkap Jakarta Timur.”
Janji Anies yang lain adalah pemberian Kartu Kesejahteraan Pemprov DKI Jakarta. Saat ini sudah ada enam jenis kartu kesejahteraan yakni Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang memberikan dana pendidikan sebesar Rp. 250.000 - Rp.450.000 per bulan sesuai jenjang pendidikan. Kedua, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang memberi dana pendidikan bagi mahasiswa sebesar Rp 9 juta/semester.
Ketiga, Kartu Pekerja Jakarta (KPJ) yang memberikan manfaat untuk naik bus Transjakarta gratis, mendapat pangan bersubsidi, jadi peserta JakGrosir, dan anak pemilik KPJ otomatis memperoleh KJP Plus. Keempat, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) yang memberikan manfaat finansial sebesar Rp 300.000/bulan dan telah diterima oleh 7.137 orang warga. Kelima, Kartu Lansia Jakarta (KLJ) yang memberikan manfaat finansial sebesar Rp 600.000/bulan dan telah diterima oleh 40.419 lansia. Keenam, bidang Pangan Murah, pemegang kartu bantuan sosial DKI bisa mendapatkan komoditas pangan senilai Rp 350.000 di pasar dengan hanya membayar sebesar Rp 126.000.
Selain itu, selama dua tahun lebih ini Anies juga telah melakukan Revitalisasi Trotoar di sejumlah jalan ibukota. Dari catatan Pemprov DKI Jakarta, trotoar yang sudah merevitalisasi sepanjang 134 kilomoter. Pemprov DKI bahkan menargetkan penambahan revitalisasi trotoar sepanjang 47 kilometer lagi.
Anies juga melakukan penataan di sektor Transportasi. Ia bahkan dengan sangat serius melakukan penyempurnaan atas integrasi antarmoda. Salah satunya dilakukan dengan peningkatan jumlah rute Transjakarta, dari 109 di tahun 2017 bertambah jadi 220 rute di tahun 2019. Jumlah armada juga bertambah dari 2.380 di tahun 2017, menjadi 3.548 armada di tahun 2019. Selain itu, moda transportasi di Jakarta juga menjadi semakin terintegrasi melalui program Jak Lingko, yang tersambung dengan dengan MRT dan LRT.
Anies pun melakukan pemerataan pembangunan dan revitalisasi fasilitas yang menjangkau hingga wilayah kampung melalui program Pengaspalan Jalan Kampung. Pengaspalan dilakukan dengan dilengkapi penambahan titik penerangan jalan umum (PJU) dengan tujuan untuk meningkatkan kelayakan infrastruktur di kampung-kampung Jakarta.
Fasilitas trotoar dan integrasi transportasi, semakin lengkap dengan keberadaan taman kota. Pemprov DKI telah mencanangkan program 60 Taman Maju Bersama (TMB) sejak tahun 2017 sampai tahun 2019, dengan target 200 Taman Maju Bersama hingga tahun 2022. Adapun prinsip dari TMB ini adalah kolaboratif, ramah anak dan multifungsi. Taman-taman yang tersebar di berbagai daerah di Jakarta ini juga menyediakan berbagai macam fasilitas, seperti lapangan olahraga, lapangan multifungsi, gedung serbaguna, gazebo, zona Apotik hidup, area senam hingga jogging track.
Anies juga memenuhi janji kampanyenya untuk memberi perlindungan bagi Perempuan dan Anak dengan membangun Fasilitas Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak yang terdiri dari empat Rumah Aman, 19 pos pengaduan, aplikasi Jakarta Aman Siaga 112 yang bekerja sama dengan Polda Metro Jaya, Unit Reaksi Cepat 24 Jam, dan delapan Pusat Pelayanan Terpadu/PPT gratis.
Upaya Anies ini bahkan membuat Jakarta, pada tahun 2019, untuk pertama kalinya meraih predikat Kota Layak Anak dari lembaga internasional Save the Children.
Jujur harus diakui, selama dua tahun lebih menjabat, Anies telah banyak membawa perubahan untuk wajah Jakarta. Ia menggalang kerjasama dengan berbagai unsur masyarakat, termasuk kalangan pengusaha. Terakhir adalah kerjasamanya dengan Datok Tahir, bos Mayapada grup, guna memberi gerobak usaha untuk para pedagang kecil.
Bahkan anak-anak tidak luput dari perhatian Anies. Untuk meningkatkan gizi anak-anak, Pemprov DKI Jakarta memiliki program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) yang diluncurkan pada tahun 2018, dengan jumlah jangkauan 144.223 anak di 456 sekolah di seluruh Jakarta. Adapun harga paket makanan senilai Rp10.890 per anak, dan diberikan setiap hari di sekolah.
Anies pun memperhatikan kesejahteraan para guru, utamanya guru pendidikan usia dini (PAUD). Karena itu, Pemprov DKI kemudian menyalurkan Dana Hibah Guru PAUD yang disalurkan melalui Himpunan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (Himpaudi). Sampai bulan September 2019, sudah 5.702 guru yang menerima dana hibah dengan besaran Rp 500 ribu per orang per bulan. Pemprov DKI Jakarta juga telah menganggarkan Rp40,3 miliar di APBD-Perubahan.
Tak hanya itu, Anies juga membebaskan PBB untuk Guru dan Pesiunan ASN. Dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta memiliki program untuk membebaskan pajak bumi dan bangunan (PBB) bagi guru, pensiunan ASN, pensiunan TNI/Polri, pahlawan kemerdekaan dan mantan Presiden/Wakil Presiden. Pada bulan September 2019 sudah ada 19.929 objek pajak yang digratiskan PBB-nya dengan nilai Rp180,4 miliar. Adapun program pembebasan PBB untuk guru, pensiunan PNS dan purnawirawan TNI/Polri ini berlaku sampai 2 generasi di bawahnya, sedangkan untuk pahlawan serta penerima bintang tanda jasa dari Presiden, berlaku hingga 3 generasi di bawahnya.
Selama dua tahun menjabat, Anies Baswedan berhasil memboyong berbagai penghargaan di antaranya adalah penghargaan Kota Layak Anak (KemenPPPA), Reksa Bahasa (Kemendikbud), Indeks Prestasi Pembangunan Ketenagakerjaan (INTEGRA–Kemenakertrans). Untuk pertama kali pula DKI berhasil mendapat Opini Wajar Tanpa Perkecualian 2 tahun berturut-turut dari BPK.
DKI Jakarta juga menjadi Provinsi dengan Cakupan Jaminan Kesehatan bagi Warga di atas 95 persen (Universal Health Care) dari BPJS Kesehatan, Pemda dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik dari KPK, Provinsi dengan Indeks Demokrasi Terbaik dari BPS, Investment Award 2018 (BAPPENAS), PTSP Provinsi Terbaik Ketiga se-Indonesia–(BKPM), Geo Innovation Award (ESRI).
Jakarta juga menjadi Pelopor Provinsi Layak Anak 2019 (KemenPPPA), empat Penghargaan dalam Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (Kemenakertrans), Pemda Peduli Anak (KPAI), TPID Terbaik Tingkat Provinsi se-Jawa Bali (Bank Indonesia), Anugerah Badan Pengawas Tenaga Nuklir ( BAPETEN ) 2019, Penghargaan Golden Award (SIWO PWI), Peningkatan kualitas layanan anak usia dini (NGO International Save the Children Indonesia) dan Merit Award Best Planning of the Year dari Singapore Institute of Planners.
M. Saiful Jihad, Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS) bahkan memuji Anies dengan menyatakan, “Prestasi kepala daerah yang luar biasa. Jadi pantas meraih MURI.”
Lalu, Kenapa Anies Dihujat?
Di luar keberhasilan itu, tentu saja ada kebijakan dan program Anies Baswedan yang mengundang tanya. Di antaranya penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk 1772 bangunan di Pantai Maju (Pulau D) yang merupakan pulau hasil reklamasi yang sebelumnya sempat ia segel. Demikian juga dengan proyek “Seni Instalasi 'Getah Getih' di kawasan bundaran HI dan instalasi Batu Gabion.
Kebijakan lain dari Anies yang juga dikritik adalah Trotoar untuk PKL. Kebijakan Anies ini juga menuai sejumlah protes. Demikian juga ketika beberapa bulan lalu Jakarta dilanda banjir, Anies pun dihujat habis-habisan. Padahal banjir di daerah lain jauh lebih parah, bahkan ada yang memakan korban jiwa. Tapi, entah kenapa, oleh sekelompok orang yang tidak menyukainya, tetap saja Anies jadi bulan-bulanan, terutama di media sosial.
Lalu, dengan segudang prestasi yang diraihnya selama hampir dua setengah tahun, dengan hanya sedikit dari kegagalan kinerja dan kebijakannya, Anies tetap saja dihujat?
Saya sih menduga semua hujatan itu hanya sebagai permainan politik belaka. Dan politik, sebagaimana kita semua sudah mengetahui, lebih didasarkan pada faktor suka dan tidak suka. Begitulah!
(*)