GELORA.CO - Pemerintahan Presiden Joko Widodo gencar melakukan pembangunan infrastruktur di Papua dalam beberapa tahun terakhir.
Namun, hal itu belum terlihat bisa mendongkrak ekonomi di wilayah Indonesia paling timur. Ekonomi Papua malahan mengalami penurunan.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Papua sepanjang 2019 mengalami minus hingga 15,72 persen.
Padahal, sepanjang 2019, pemerintah mengalokasikan anggaran dalam rangka otonomi khusus, bagi Provinsi Papua dan Papua Barat, sebesar Rp12,6 triliun, sebagaimana yang tertulis di laman resmi Setkab.
Anggaran itu dibagi untuk Provinsi Papua dan Papua Barat terdiri dari dana otonomi khusus (otsus) sebesar Rp 8,34 triliun dan dana tambahan infrastruktur dalam rangka otsus sebesar Rp 4,26 triliun.
Jika diperincikan, dana otsus untuk Papua sebesar Rp 5,85 triliun dan Papua Barat sebesar Rp 2,51 trilun. Sedangkan dana tambahan infrastruktur untuk Papua sebesar Rp 2,82 triliun dan Papua Barat Rp 1,44 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menjelaskan terjadi minus ekonomi di wilayah Papua karena pembangunan infrastruktur di Papua masih berjalan hingga saat ini. Masih belum rampung. Sehingga belum menghasilkan.
Kemudian didukung juga oleh faktor-faktor lain yang turut menciptakan penurunan pertumbuhan ekonomi. Airlangga menyebut harga komoditas yang juga mengalami penurunan turut menjadi penyebab minusnya angka pertumbuhan ekonomi Papua.
"Infrastruktur yang sudah terbangun tak serta merta hasilnya bisa dirasakan dalam sekejap mata. Artinya, butuh bertahun-tahun lamanya untuk melihat dampak pembangunan infrastruktur terhadap perekonomian suatu daerah," jelas Airlangga, di kantornya, Rabu (5/2).
Minusnya pertumbuhan ekonomi di Papua juga disebabkan produksi tambang di Freeport sedang mengalami penurunan signifikan sepanjang 2019.
Pada kuartal IV-2019 lalu, Freeport telah melaporkan penurunan produksi tembaga. JUga terjadi pengeluaran yang lebih tinggi pada tahun yang sama diakibatkan oleh transisi tambang tembaga raksasa Grasberg di Indonesia ke penambangan bawah tanah.
"Kalau kita lihat semua harga komoditas turun, apakah itu copper (tambang), nikel, kemudian juga batubara, bbm, nah itu ada faktor harga juga," ujar Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini.
Produksi tembaga di Grasberg turun 14 persen pada kuartal IV-2019, sementara total produksi logam turun 1,7 persen menjadi 827 juta pon. Freeport-McMoran saat itu mengalokasikan 500 juta dolar untuk pengembangan smelter baru di Indonesia. [ljc]