GELORA.CO - Aksi 212 digelar lagi. Kali ini tema yang diusung adalah antikorupsi. Aksi ini bertajuk 'Berantas Mega Korupsi, Selamatkan NKRI'. Isunya menembak ke mana-mana.
Sejak Jumat (21/2) siang hari, massa Aksi 212 sudah berkumpul di kawasan sekitar Monas, Jakarta Pusat. Spanduk-spanduk dibentangkan dengan macam-macam tulisan.
Ini isu-isu yang mereka tembak lewat aksi itu.
1. Asabri
PT Asabri (Persero) mencatat penurunan aset cukup dalam lantaran perusahaan menempatkan investasi pada saham di grup usaha Benny Tjokrosaputro alias Benny Tjokro dan Heru Hidayat. Asabri tekor puluhan triliun. Menkopolhukam Mahfud MD menduga modal Asabri turun sampai Rp 17 triliun. Aksi 212 juga mencermati isu dugaan korupsi ini.
Asabri bagaimana, ini dana pensiun TNI-Polri. Bagaimana tugas Anda, Pak? Begitu pensiun tidak dapat lagi, siapa yang nanggung. Tanya ke Istana," seru orator di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, arah Silang Barat Monas, Jumat (21/2/2020).
2. Harun Masiku dan KPK
Aksi 212 juga menyoroti kasus Harun Masiku, pria yang dulu merupakan caleg DPR dari PDIP. Harun kabur entah ke mana saat kasusnya menyeruak, ditangani oleh KPK, yakni kasus dugaan korupsi pergantian antar waktu (PAW) DPR yang menyeret Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Kerja KPK menjadi sorotan.
"Sekarang Ketua KPK baru tiga bulan kurang, sudah 36 kasus didiamkan dan sekarang tidak lagi diusut alias diberhentikan, gimana?" kata orator.
3. PDIP
Aksi 212 kali ini menyebut PDI Perjuangan menjadi partai yang paling banyak melakukan tindak pidana korupsi. Hal itu diungkapkan oleh salah satu orator aksi, Koordinator Aliansi Pergerakan Islam (API) Jawa Barat Asep Syarifudin. Dia menyebut mendapat data dari KPK.
"Ini saya mendengar kabar, ini valid, menurut KPK, partai dalam versi KPK yang paling banyak (korupsi) nomor satu adalah PDIP, bubarkan, bubarkan PDIP, ini valid," kata Asep dalam orasinya di atas mobil komando, Jumat (21/2).
Se-Indonesia dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, 161 kabupaten/kota yang paling banyak melakukan tindakan korupsi bupatinya dari mana? PDIP, wali kota dari mana? PDIP, jangan-jangan presiden dari PDIP juga melakukan," lanjutnya.
4. Nadiem Makarim
Aksi 212 juga menyebut nama Menteri Pendidkan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Mereka menyoroti perihal metode pembayaran SPP lewat GoPay. Isu ini sudah diklarifikasi oleh Nadiem sendiri bahwa ini bukan atas perintah dirinya.
Menurut Koordinator API Jawa Barat, Asep, pembayaran SPP lewat GoPay itu juga merupakan salah satu tindak pidana korupsi. "Terus lagi Ini saya sudah sampaikan kepada kawan-kawan itu Mendikbud sekarang menginstruksikan pembayaran SPP menggunakan Gopay, ini intellectual corruption," ujar Asep berorasi dari mobil komando.
5. Ahok
Salah satu orator Aksi 212, Direktur Indonesia Resources Studies (Iress) Marwan Batubara menyenggol nama Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam orasinya. Marwan menuding Ahok terlibat kasus korupsi.
"Supaya Anda sadar bahwa di samping kasus penistaan agama, sebetulnya Ahok itu punya 6-10 kasus korupsi lagi," kata Marwan saat berorasi di Aksi 212 'Berantas Mega Korupsi dan Selamatkan NKRI' di Monas.
Namun Marwan tidak menyebut secara rinci kasus apa yang melatarbelakangi tudingan ke Ahok itu. Dia menyebut Ahok bisa lolos karena 'disembunyikan' oleh pimpinan KPK era Agus Rahardjo dkk.
"Tapi bisa lolos, siapa yang meloloskan? Pimpinan KPK, siapa ketuanya? Agus Rahardjo, di sana ada yang namanya Basaria, Saut Situmorang, mereka ini adalah pelindung koruptor. Jangan sok suci. Mereka membela kok, padahal mereka untuk kasus konglomerat mereka melindungi konglomerat, termasuk melindungi Ahok," ujarnya.
6. Jokowi
Salah seorang orator menyerukan untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Orator berbicara di kawasan Patung Kuda (Arjuna Wijaya), dia adalah pria Forum Ukhuwah Islamiah Sulawesi Selatan bernama Abdullah Maher.
Dia mengatakan solusi untuk memberantas korupsi adalah revolusi dengan menjatuhkan Presiden Jokowi dari jabatannya. "Hanya satu, solusinya adalah revolusi, jatuhkan Jokowi karena sumber malapetaka. Allahu Akbar," seru Abdullah Maher, diikuti takbir oleh massa.
7. Potong tangan-leher koruptor
Massa Aksi 212 juga memekikkan aspirasi soal legislasi. Tembakan aspirasi ini ditujukan ke arah DPR. Mereka ingin agar koruptor dipotong tangan atau lehernya.
"Kita rame-rame ngusulin ke DPR buat undang-undang pemberantasan korupsi. Hukumnya korupsi Rp 1 miliar ke bawah potong tangan, Rp 1 miliar ke atas potong leher. Setuju?" ujar Ketua Umum FPI Sobri Lubis, yang kemudian direspons oleh peserta aksi, "Setuju!"(dtk)