Mahfud-Prabowo Redam Gundah TNI-Polri soal Asabri

Mahfud-Prabowo Redam Gundah TNI-Polri soal Asabri

Gelora Media
facebook twitter whatsapp

GELORA.CO - Dugaan korupsi di PT Asabri bikin resah prajurit TNI hingga anggota Polri. Kegundahan tersebut diredam Menko Polhukam Mahfud Md dan Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan.

Isu dugaan korupsi di BUMN bidang asuransi sosial dan menjamin perlindungan finansial untuk kepentingan prajurit TNI, Anggota Polri dan PNS Kemhan/Polri itu pertama kali diucapkan Mahfud Md. Tak tanggung-tanggung, Mahfud menyebut dugaan penyelewengan dana di Asabri mencapai Rp 10 triliun.

"Saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya. Di atas Rp 10 triliun itu," kata Mahfud Md di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2020).

Mahfud Md saat itu mengatakan akan memanggil Menteri BUMN Erick Thohir hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait masalah di Asabri. Selang beberapa hari, petinggi Asabri mengklarifikasi.

Direktur Utama Asabri Sonny Widjaja membantah tuduhan dugaan korupsi yang sempat dilayangkan kepada perusahaan yang dipimpinnya. Sonny menegaskan uang yang dikelola Asabri tidak dikorupsi.

Saya menjamin bahwa uang kalian yang dikelola di Asabri Aman, tidak hilang, dan tidak dikorupsi," ujar Sonny.

Isu ini tentu menimbulkan kekhawatiran dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Para prajurit kemudian diminta untuk tenang. Usai bertemu Erick Thohir, Mahfud Md menegaskan negara akan tetap menjamin segala jaminan terkait hari tua.

"Jadi begini kesimpulannya, para prajurit TNI dan Polri tidak usah gundah. Negara menjamin atau negara sekarang berkesimpulan bahwa untuk jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan sebagainya itu masih stabil," kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Kamis (16/1/2020).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menuturkan dana asuransi untuk para prajurit masih aman. Bila nantinya ditemukan pelanggaran, penegak hukum dipastikannya akan bergerak.

"Artinya, dari dana yang melorot jauh itu, sisanya masih menjamin mereka dan ini akan diselesaikan secara baik. Nanti tentu Menteri BUMN dan Menkeu, tapi juga ada secara baik. Hukum akan berjalan kalau itu ada," tuturnya.(dtk)
BERIKUTNYA
SEBELUMNYA
Ikuti kami di Google Berita