 |
GELORA.CO - Sejumlah kalangan mempertanyakan soal kredibilitas
Komisi Pemilihan Umum di tingkat daerah pasca kasus suap yang menyeret
Komisioner KPU Pusat Wahyu Setiawan.
Aktivis antikorupsi dari
Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK), jaringan ICW Jawa Timur, Moh
Trijanto mempertanyakan apakah KPU masih bersih dan Bagaimana
pelaksanaan Pilkada serentak 2020 nanti.
Dia menegaskan tidak
percaya bahwa demokrasi akan berjalan fair play pasca tertangkapnya
komisioner KPU Wahyu Setiawan. Kata dia, KPU daerah bisa jadi lebih
parah karena pengawasan tidak terlalu ketat.
"Penangkapan
komisioner KPU jelas berdampak ke daerah. Bagaimana tidak, penangkapan
Wahyu Setiawan menunjukkan kinerja KPU selama tidak independen.
Kepercayaan publik terhadap KPU makin surut. Sulit dipercaya KPU akan
menggelar Pilkada serentak," kata Trijanto, Minggu (12/1) seperti
melansir rmol.id.
Trijanto mengatakan, jika penyelenggara Pemilu
bisa dimainkan partai penguasa, bukan tidak mungkin anggapan publik
selama ini benar, bahwa kontestasi Pilkada bisa ditentukan pemenangnya
sebelum pesta demokrasi berlangsung.
"Jangan-jangan pemenang
Pilkada serentak sudah ditentukan sebelumnya. Kita lihat partai penguasa
merupakan petahana. Sangat mudah menggerakkan perangkat pemerintahan,
terutama KPU dan Bawaslu. Kalau toh iya, berarti semua gelaran Pilkada
adalah omong kosong,” ujar Trijanto.
Untuk mengembalikan kepercayaan publik, menurut Trijanto, hukum harus kembali ditegakkan.
"Yang
terbukti terlibat, termasuk oknum partai penguasa, harus ditindak
tegas. Hukum jangan pandang bulu. Sebaliknya, kalau penyelenggara Pemilu
mau dipercaya publik, maka harus berbenah dan membuktikan sebagai
lembaga independen, bukan lembaga kepanjangan tangan partai penguasa,”
demikian Trijanto. [ljc]