GELORA.CO - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan kunjungan kerja ke Abu Dhabi pada 12-13 Januari 2020 untuk menjemput investasi miliaran dolar AS dari Uni Emirat Arab (UEA). Jokowi didampingi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.
Kunjungan itu dilakukan Presiden di tengah-tengah memanasnya isu Cina yang mengklaim perairan Natuna. Bahlil sudah bertolak ke Abu Dhabi, Sabtu (11/1), untuk mendampingi Presiden Jokowi.
Menurut Bahlil, potensi investasi dari UEA membuktikan investasi di Tanah Air sangat inklusif atau terbuka. Dia mengatakan, tidak benar kalau investasi di Tanah Air hanya dari Cina atau Singapura saja.
“Dari negara mana saja, bahkan mau dari langit sekalipun asalkan tidak bertentangan dengan UU dan aturan yang ada, silakan negara mana saja masuk berinvestasi,” kata Bahlil dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu.
Bahlil mengatakan potensi kerja sama investasi antar kedua negara saat ini belum tergarap optimal. Selama ini investor yang paling aktif berasal dari Asia Timur, sedangkan investor Timur Tengah banyak yang belum berinvestasi khususnya di sektor-sektor strategis.
“Kunjungan ini menjadi momentum baik di awal tahun yang menandakan bahwa Pemerintah RI juga mendorong investasi bersumber dari negara-negara lain selain Asia Timur,” ujarnya.
Bahlil menegaskan, semua negara memiliki peluang yang sama selagi memiliki komitmen yang kuat untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Beberapa sektor yang telah didorong adalah proyek pembangunan kilang minyak (oil refinery), industri petrokimia, industri smelter aluminium dan pembiayaan investasi (financial investor/FI).
“Bapak Presiden ingin agar kita (Indonesia) mengurangi ketergantungan impor minyak. Oleh karena itu, pemerintah mengejar pembangunan kilang baru atau Grass Root Refinery (GRR). Itulah salah satu kekuatan pengusaha Timur Tengah, makanya kami dorong BUMN maupun swasta kerja sama dengan mereka,” ungkapnya.
Bahlil mengatakan, industri petrokimia ini akan menjadi tulang punggung negara, menuju sebuah negara industri. Kemandirian sektor industri berperan penting mendukung target Indonesia menjadi negara maju pada 2045.
Direktur Promosi Sektoral Imam Soejedi mengatakan, adanya Inpres No 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha diharapkan akan mempercepat proses tersebut. Pihaknya telah bernegosiasi dengan pengusaha-pengusaha di Indonesia.
Selanjutnya setelah kesepakatan yang ditandatangani akan menjadi PR (pekerjaan rumah) kami. Memastikan bagaimana investasi segera terealisasi, mengawal implementasi serta memberikan insentif-insentif yang selayaknya diterima oleh investor,” kata Imam. (*)