GELORA.CO - Politikus Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menilai, mantan Direktur Jenderal Imigrasi, Ronny Sompie adalah korban yang memang sengaja dikorbankan untuk menutupi banyak peristiwa.
Salah satunya, kebohongan soal posisi tersangka kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Harun Masiku, pada saat operasi tangkap tangan dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Pada tanggal 7 Januari, Harun Masiku sudah ada di Indonesia, tapi Menteri Yasonna kekeh menyatakan Harun Masiku ada di luar negeri," kata Ferdinand dalam diskusi dengan tvOne, Rabu 29 Januari 2020.
Menurut Ferdinand, itu adalah kebohongan yang sudah disampaikan ke publik. Dan, atas peristiwa itu, Yasonna, dilaporkan oleh pegiat anti korupsi ke KPK, dengan dugaan menghalang-halangi proses penyidikan.
"Ronny Sompie korban yang dikorbankan untuk jadi way out, jalan keluar supaya selamat dari laporan itu. Kalau ini tidak terjadi, kebohongan sudah terpampang," kata Ferdinand lagi.
Menurut dia, Yasonna sedang mencari way out, jalan selamat, untuk dirinya. Kalau tidak, pasal 21 UU Tipikor bisa saja dikenakan ke dia.
"Karena ini tidak main-main. Kami melihat Ronny Sompie dikorbankan dan rela dikorbankan, karena sampai sekarang Ronny Sompie tidak melawan atau menyampaikan apa pun. Dikorbankan dan rela dikorbankan," tegas Ferdinand.
Sementara itu, politikus PDIP, Trimedya Panjaitan menilai, apa yang disampaikan Ferdinand prematur dan bombastis. Dia menyatakan bahwa tidak ada yang dikorbankan.
"Pak Yasonna Laoly, politisi senior, ahli hukum. Beliau profesor doktor, beliau seperti pernyataannya enggak setotol itu melakukan itu," kata Trimedya.
Menurut Trimedya, proses ini masih berlangsung. Apalagi, Ronny Sompie adalah jenderal bintang dua, dengan karier yang cukup baik.
"Beliau mengabdi di Imigrasi sudah lima tahun. Agak riskan kalau Pak Yasonna mau mengorbankan Pak Ronny Sompie. Kalau itu dilakukan dengan sengaja, tidak menutup kemungkinan dari institusi Polri akan marah. Soal-soal begitu pasti sudah dihitung," katanya.
Trimedya melanjutkan, tuduhan menghalangi penyidikan terhadap Yasonna Laoly juga prematur. Jika ada yang melaporkan Yasonna, maka dia mempersilakan saja, karena Indonesia adalah negara hukum.
Namun, tegas dia, bagi PDIP, lebih cepat Harun Masiku ditangkap, menyerahkan diri, itu lebih baik. Sebaliknya, semakin lama tidak tertangkap dan tidak menyerahkan diri justru merugikan mereka.
"Pilkada serentak tinggal beberapa bulan lagi terjadi, tidak ada upaya menghalangi itu (penangkapan Harun Masiku). Semua statement PDIP menginginkan (penangkapan) itu," kata dia.
Seperti diketahui, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly mencopot Direktur Jenderal Imigrasi, Ronny F Sompie, dari jabatannya per hari Selasa, 28 Januari 2020. Ronny Sompie sendiri dilantik sebagai Dirjen Imigrasi pada Senin, 10 Agustus 2015, silam.
"Saya sudah mengfungsionalkan Dirjen Imigrasi dan Direktur Sistem Keimigrasian," kata Yasonna Laoly di Istana Kepresidenan, Selasa 28 Januari 2020. "Sekarang Dirjen Imigrasi sudah di-Plh," katanya.
Pencopotan Ronny Sompie terkait kasus delay informasi Keimigrasian Harun Masiku di Bandara Soekarno-Hatta beberapa waktu lalu. Untuk menelisik penyebabnya, Yasonna membentuk tim independen mengusut kasus tersebut.
"Supaya ini benar-benar independen, tidak ada conflict of interest," ujarnya. (*)