GELORA.CO - Banjir yang melanda kawasan Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek) hari ini, juga melanda wilayah Bandung, Jawa Barat. Kawasan underpass Bandung Barat terendam air hingga tak bisa dilalui kendaraan. Hal ini membuat Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna murka.
Dalam video singkat yang beredar di media sosial, Bupati Bandung Barat nampak menumpahkan kekesalannya atas pembangunan kereta cepat Jakarta – Bandung yang dinilai menjadi penyebab wilayah Bandung Barat terendam banjir. Video ini ramai di media sosial.
Dalam video berdurasi 30 detik itu, Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna mengenakan baju berkerah putih meminta kepada kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setempat untuk turun tangan membantu korban banjir yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat. Menurut dia, banjir di wilayah tersebut bukan karena kiriman air dari Katulampa.
“Tapi banjir disini disebabkan oleh proyek kereta cepat,” kata Aa Umbara tersebut dalam video yang beredar, Selasa (1/1).
Aa Umbara tegas mengecam dan meminta manajemen KCI atau Kereta Commuter Indonesia dan pemerintah pusat untuk bertanggungjawab atas kejadian itu. Selama ini banjir di Underpass Padalarang tidak pernah terjadi, namun setelah adanya proyek KA Cepat Jakarta-Bandung, banjir selalu terjadi di sana.
“Makanya saya minta pihak KCIC bertanggung jawab dan harus turun ke lapangan memastikan agar banjir tidak lagi terjadi. Liat kasihan masyarakat yang rumahnya ikut terendam dan warga yang tidak bisa melintas,” katanya.
Banjir dengan ketinggian kurang lebih satu meter diduga muncul karena limpahan air dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang berada tepat di tepi underpass tersebut. Masyarakat gerah karena kejadian ini bukan kali ini saja,namun sudah berulangkali.
Parahnya, banjir yang terjadi menjelang pergantian tahun jauh lebih parah dibandingkan sebelumnya. Air menutup semua kawasan underpass sehingga sehingga kendaraan menuju kantor Pemda KBB atau sebaliknya lumpuh.
Karenanya, Aa Umbara meminta pemerintah pusat bertanggung jawab atas banjir tersebut. Sehingga tidak mengganggu aktifitas dan kenyamanan masyarakat.(*)