GELORA.CO - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menyebut banyak kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang melibatkan negara. Beberapa kasus, di antaranya, kasus lama yang belum dituntaskan di era Presiden Joko Widodo, dan beberapa kasus yang justru terjadi di era Jokowi.
Salah satunya yang dia sebut adalah kasus penyiraman air keras kepada penyidik KPK Novel Baswedan. Walaupun pada dasarnya kasus tersebut adalah tindak pidana umum, namun jika kasusnya terus menerus tidak bisa terungkap maka di situ lah pelanggaran HAM terjadi.
"Karena setiap orang yang terkena tindak pidana dia harus tahu siapa yang melakukannya, karena disitulah gunanya negara," kata Asfinawati di ILC, Selasa malam, 17 Desember 2019.
Ia juga menuturkan data beberapa kasus pelanggaran HAM yang dimiliki YLBHI dan juga beberapa LSM lainnya, seperti KontraS, Jatam, dan Walhi, yang datanya saling berkesesuaian. Antara lain masalah kriminalisasi, yakni perbuatan yang dilakukan dengan prosedur hukum tapi untuk tindakan-tindakan di luar hukum.
"Itu menimpa pejuang lingkungan, masyarakat adat, buruh dan lain-lain. Kenapa mereka dikriminalisasi? Karena mereka mempertahankan haknya, mempertahankan lingkungannya," ungkapnya.
Selain itu, Ia juga memaparkan data tentang kebebasan berpendapat di tahun 2019 tercatat 6.128 kasus, korban anak 324 orang, meninggal dunia 51 orang. Ia berpendapat, ini merupakan hal serius, karena di dalam negara demokrasi, orang menyampaikan pendapat di muka umum tapi ada pelanggaran.
"Apa saja pelanggarannya? Kriminalisasi 95 kasus, pembubaran tidak sah 57 kasus, pembatasan aksi 32 kasus, perburuan dan penculikan 17 kasus, ada lagi perampasan barang handphone semena-mena tanpa putusan pengadilan, kemudian pengalang-halangan pendampingan hukum, ini cukup serius," ungkap Asfinawati. [vn]