GELORA.CO - Polemik laporan The Wall Street Journal yang menuding China telah berusaha membungkam ormas-ormas Islam di Indonesia terhadap isu Muslim Uighur belum selesai. Sebaliknya, polemik tersebut justru semakin membuka persoalan-persoalan baru.
Sebagai dua ormas Islam terbesar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah menolak dengan tegas tudingan tersebut. Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah bahkan mengancam akan menempuh langkah hukum bila media asal Amerika Serikat tersebut tidak kunjung memberikan permintaan maafnya.
Dikatakan oleh seorang kader mudanya, Amirullah Hidayat, pemerintah seharusnya melakukan pemutusan hubungan diplomatik sementara dengan China. Caranya tidak lain dengan memulangkan Duta Besar China untuk RI ke negara asalnya.
"Ini harus dilakukan demi menghentikan pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan aparat pemerintahan China terhadap Muslim Uighur di daerah Xinjiang bagian barat," ujarnya pada Senin (16/12).
Sedikit berbeda dengan para ormas, sikap pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Luar Negeri dianggap tidak begitu tegas. Setidaknya itu yang hendak disampaikan oleh seorang peneliti dari International Institute for Strategic Studies (IISS) Singapura, Aaron Connelly.
"Indonesia akan waspada mengambil sikap memusuhi China atas Xinjiang karena khawatir hal itu dapat merusak persepsi ketidakberpihakan Indonesia di tengah persaingan (dagang) AS-China atau membuat China mengurangi investasinya," ujarnya seperti dimuat Reuters.
Pernyataan Connelly sendiri merujuk pada jawaban jurubicara Kemlu, Teuku Faizasyah. Ketika Teuku ditanya perihal pandangan Indonesia terhadap persoalan di Xinjiang, dia mengatakan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi telah melakukan pembicaraan dengan Menlu China Wang Yi untuk membahas hal tersebut di sela-sela pertemuan ASEM-FMM di Madrid, Spanyol, Senin (16/12).
"Itu tidak harus melibatkan diplomasi megafon," katanya dalam sebuah pesan singkat yang kembali dikutip dari Reuters. Sementara itu, pihak Kedutaan Besar China di Jakarta belum menanggapi apa pun.
China sendiri adalah mitra dagang terbesar Indonesia dan investor utama untuk beberapa proyek infrastruktur. Contohnya saja proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang nilainya kurang lebih mencapai 4,7 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 65 triliun (Rp 13.998/dolar AS). [rm]