GELORA.CO - Pemerintah Malaysia telah menunjuk sebuah lembaga internasional untuk melakukan kajian atas dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan terhadap populasi Muslim Uighur di Cina.
Menteri Luar Negeri Malaysia, Saifuddin Abdullah dikutip Anadolu Agency mengatakan Institut Pemikiran dan Peradaban Islam Internasional (ISTAC) telah ditugaskan menulis laporan terperinci tentang situasi Uighur di Provinsi Xinjiang, Cina.
“Malaysia tidak akan secara membabi buta mendukung setiap laporan yang diberikan oleh pemerintah Cina atau secara terang-terangan mengkritik Cina,” kata Abdullah kepada wartawan menurut Surat Kabar berbahasa Inggris yang berbasis di Malaysia The New Straits Times.
“Kami ingin memastikan kebenaran di balik masing-masing dan setiap laporan yang kami terima tentang insiden di sana,” tambahnya.
Wilayah Xinjiang di Cina Barat adalah rumah bagi 10.000.000 Muslim Uighur, secara etnis adalah Muslim Turki, yang membentuk sekitar 45% dari populasi Xinjiang, telah lama mendapatkan diskriminasi.
Cina dituduh melaksanakan kebijakan represif terhadap Uighur dan menahan hak beragama, budaya, dan ekonomi oleh Rezim Tiongkok.
Lebih dari 1 juta orang, atau sekitar 7% dari populasi Muslim di Xinjiang, telah dipenjara di sebuah kamp bernama “pendidikan ulang politik” , menurut PBB.
Dalam laporan September lalu, Human Rights Watch menuduh Cina melakukan “kampanye sistematis pelanggaran hak asasi manusia” terhadap Uighur Muslim di Xinjiang.
Cina menyangkal tuduhan, mengklaim Uighur dididik di “pusat pelatihan kejuruan. ” (*)