Seberapa kuat pengaruh Cina di Indonesia? Dari heboh pemberitaan The Wall Street Journal (WSJ) soal kunjungan ormas Islam ke Xinjiang, setidaknya kita bisa mendapat gambaran.
*Pertama,* media, informasi dan opini negara-negara Barat, khususnya AS dianggap lebih kredibel, lebih dipercaya dibandingkan dengan informasi dan opini yang berasal dari pemerintah Cina.
*Kedua,* pengaruh Cina sangat kuat di pemerintahan dan kalangan elit. Sementara di akar rumput ( _grass root_ ) dan masyarakat madani ( _civil society_ ) sangat lemah. Resistensi dan sentimen negatif sangat tinggi.
*Ketiga,* pemerintahan Cina komunis dianggap sebagai ancaman. Persoalannya menjadi lebih kompleks karena adanya dominasi etnis Cina domestik di bidang ekonomi yang mulai merambah ke dunia politik, berpotensi menjadi konflik di masa depan.
*Operasi media*
Heboh pemberitaan The Wall Street Journal yang menyebut sejumlah ormas Islam (Muhammadiyah, NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) disuap agar diam atas penindasan minoritas Islam Uighur membongkar adanya satu fakta. Pemerintah Cina secara serius dan terencana tengah melakukan operasi media dan pembentukan opini di negara-negara berpenduduk mayoritas Islam, termasuk Indonesia.
Selain Muhammadiyah dan NU dan MUI, pemerintah Cina juga mengundang sejumlah akademisi, media massa dan para selebritas medsos yang dikenal sebagai influencer. Mereka menurut WSJ disuap dan diminta diam atas penindasan muslim Uighur. Sebaliknya mereka diminta membuat kesaksian yang baik-baik.
Tudingan ini segera dibantah oleh Muhammadiyah dan NU. Muhammadiyah bahkan berencana melangkah lebih jauh akan menempuh jalur hukum.
Pemerintah Cina melalui Kedubes di Jakarta juga langsung bereaksi. Mereka membuat sejumlah opini/artikel dan wawancara berbayar ( sponsored content ) di beberapa media nasional.
Pemerintah Cina menyerang pemerintah Amerika Serikat (AS) sebagai pihak yang berada di balik pemberitaan WSJ.
Tegasnya WSJ digunakan untuk menghancurkan kredibilitas Cina. WSJ menggunakan strategi kill the messenger dengan cara membusukkan ormas Islam yang dicurigai membawa pesan pemerintah Cina.
Bagaimana opini publik menanggapinya? Secara umum publik lebih mempercayai WSJ. Negara-negara Barat, terutama AS mempunyai tradisi pers bebas. Peran media justru sebagai alat kontrol pemerintah.
Sebaliknya Cina negara diktator komunis. Tidak ada media yang bebas. Semua dikontrol pemerintah. Peran media menjadi pembenar ( _justifikasi_ ) terhadap semua hal yang dilakukan oleh pemerintah. Menjadi corong dan alat propaganda pemerintah. Jadi tidak layak dipercaya.
Sejarah panjang WSJ sebagai media yang kredibel semakin meyakinkan publik. Info yang disampaikan oleh WSJ lebih dipercaya ketimbang yang berasal dari pemerintah Cina.
Gegara pemberitaan WSJ ini semua operasi _public relation_ dan pembentukan opini yang susah payah dilakukan pemerintah Cina berantakan. Perlu kerja keras dan waktu yang cukup lama untuk memperbaikinya.
Di Indonesia masyarakat madani ramai-ramai menyerukan dukungan terhadap Uighur. Suaranya justru jauh lebih kencang dibanding sebelumnya.
Gugatan atas penindasan muslim Uighur oleh pemerintah Cina justru lebih meluas. Masyarakat jadi lebih _ngeh,_ setelah media memberitakannya secara luas.
PP Muhammadiyah justru bersuara lebih kencang dan sangat kritis terhadap isu Uighur. Muhammadiyah tampaknya ingin menunjukkan kepada publik bahwa undangan dari pemerintah Cina, tidak mengubah sikap kritis mereka. Sementara NU mencoba tetap proporsional dengan melihat masalah tersebut sebagai persoalan domestik Cina, namun tidak menutup mata adanya persoalan pada kebebasan muslim Uighur dalam menjalankan ibadah.
Sikap ini sangat berbeda dengan pernyataan Ketum PBNU Said Agil Siradj yang selama ini terkesan sangat membela pemerintah Cina. Dalam sebuah kesempatan dia pernah menyatakan Islam berkembang sangat baik di Cina.
“Pemerintah di sana bahkan memberi perhatian kepada umat Muslim di sana dengan memperbaiki masjid-masjid bahkan lahir ratusan restoran halal,” kata Kiai Said usai menghadiri diskusi bedah buku berjudul ‘Islam Indonesia dan China: Pergumulan Santri Indonesia di Tiongkok’ (17/07/2019).
Hanya di level elit
Pemberitaan WSJ juga menunjukkan bahwa pengaruh Cina di Indonesia saat ini hanya kuat di level elit. Hanya di pemerintahan dan elit politik yang punya kepentingan atas Cina. Hal ini tampaknya erat kaitannya dengan kepentingan pemerintah terhadap investasi Cina
Dalam isu Uighur pemerintah tampak sangat berhati-hati. Tidak ada satu komentar pun yang muncul dari otoritas resmi, baik Kemenlu, apalagi Presiden Jokowi.
Sebaliknya di kalangan akar rumput sentimen terhadap Cina sangat tinggi. Besarnya aliran utang modal dari Cina dibarengi dengan kekhawatiran dan kewaspadaan masuknya jutaan pekerja Cina ke Indonesia.
Pengalaman sejumlah negara di Afrika (Nigeria, Angola, Zimbabwe) dan Asia (Pakistan,Srilanka, Laos, Kamboja) bahkan termasuk Eropa Timur (Montenegro) dan Amerika Latin (Venezuela) yang jatuh ke tangan Cina akibat terjerat utang, menjadikan masyarakat madani di Indonesia sangat prihatin dan khawatir.
Isu Uighur menjadi momentum membangkitkan kembali kesadaran publik betapa berbahayanya bila Cina sampai menguasai Indonesia. Bukan hanya masalah kebebasan beragama, namun juga masalah hak asasi manusia.
Di media sosial seruan untuk menyelamatkan muslim Uighur bergema. Tagar #China_is_terrorist menjadi trending topic. Tembus di atas 1 juta twit.
*Isu Cina domestik*
Sentimen negatif terhadap pemerintah Cina, sangat erat kaitannya dengan dominasi ekonomi minoritas etnis Cina di Indonesia.
Keterikatan mereka terhadap budaya negeri leluhur sangat kuat. Sementara pemerintah Cina tampaknya juga melihat mereka sebagai potensi yang harus dirangkul.
Pada awal Januari 2018 pemerintah Cina menerbitkan visa khusus bagi keturunan Cina di seluruh dunia. Mereka bisa mendapat visa khusus tinggal di Cina selama 5 tahun, atau memasuki wilayah Cina beberapa kali selama masa tersebut.
Etnis Cina saat ini menguasai perekonomian Indonesia. Mereka menguasai lebih dari 80 persen perekonomian nasional. Setelah sekian lama menjauhkan diri, dalam satu dasa warsa terakhir mereka menunjukkan intensi yang cukup serius untuk masuk ke dunia politik.
Dalam era rezim pemilu yang sangat liberal, kekuatan modal sangat menentukan parpol maupun tokoh/penguasa yang akan terpilih. Semakin besar kepemilikan modal, semakin besar pula peluangnya untuk terpilih.
Pada awalnya mereka hanya menempatkan tokoh-tokoh sebagai _proxy_ di kursi kekuasaan. Namun dalam dua pemilu terakhir mereka langsung terlibat dalam kontestasi melalui pendirian parpol, maupun keterlibatan dalam tim sukses di pilpres dan masuk kabinet.
Tidak perlu kaget bila dominasi ekonomi tersebut akan dengan sangat mudah mereka konversi menjadi dominasi dalam kekuasaan. Jadilah mereka berkuasa secara ekonomi dan politik. Pribumi menjadi terpinggirkan.
Isu-isu semacam itulah yang mendasari mengapa masalah muslim Uighur menjadi bola panas yang membesar. Ada bara yang sudah lama mengendap di bawah sekam. Isu bersatunya Cina daratan dan Cina lokal bisa menjadi monster yang menakutkan.
Pemerintah harus benar-benar bijak dan memahami anatomi sosial politik masyarakat. Perlu langkah-langkah konkrit untuk mengatasi kesenjangan sosial dalam masyarakat yang terbelah sangat dalam seperti Indonesia saat ini.
Jangan sampai menjadi ledakan sosial yang tak terkendali. Kita semua yang rugi. end. (*)
*Penulis: Hersubeno Arief