GELORA.CO - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) nampaknya sedang berselisih paham.
Hal itu bermula saat Ketua PBNU Said Aqil Siroj menyentil janji Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait gelontoran dana Rp 1,5 triliun untuk kredit murah.
"Sampai hari ini satu sepeser pun belum terlaksana. Ini biar tahu semua seperti apa pemerintah kita ini. Biar tahu semua,” ucap Kiai Said melalui Video berdurasi 32 menit 2 detik saat berbicara dalam wisuda mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) di Parung, Bogor, Jawa Barat, Kamis (26/12).
Selain itu, dalam video itu Kiai Said juga berbicara soal ketimpangan ekonomi yang terjadi saat ini. Dia membeberkan sejumlah ‘borok’ dari pemerintahan saat ini.
Di menit 17.45 video, Said Aqil mengatakan, "Ketika Pilpres suara kita dimanfaatkan. Tapi ketika selesai, kita ditinggal."
Terkait hal ini pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio memberikan komentarnya melalui Twitter pribadinya.
"Ini kalau benar enggak bagus buat 2 pihak, NU maupun Pemerintah Hasil Pemilu 2019," ujarnya pada Minggu (29/12).
Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Hensat ini, saat dikonfirmasi Kantor Berita Politik RMOL menjelaskan, isi pidato Kiai Said patut untuk di dalami.
"Itu mesti diklarifikasi negara terutama Menkeu atau bila ada maksud lain ya Kyai Said bisa menjelaskan ke publik. Jangan kemudian publik menduga berbeda. Termasuk bila muncul pertanyaan apakah ini termasuk jual beli suara?," pungkasnya.(rmol)