GELORA.CO - Belum lama ini, Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi angkat bicara mengenai banjir di Jakarta beberapa waktu lalu.
Bahkan, sampai Jokowi beri saran ke Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, soal cara mengatasi banjir dan genangan di Jakarta.
Bagaimana reaksi Anies Baswedan disarani Jokowi soal atasi banjir di Jakarta? Berikut, tanggapan Anies Baswedan.
Banjir yang melanda sejumlah tempat di Jakarta terjadi pada Selasa (17/12/2019) lalu menjadi sorotan.
Jokowi turut komentari banjir dan genangan di 19 ruas jalan dan rendam delapan pemukiman warga di Jakarta.
Jokowi beri saran kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk terus melakukan pencegahan banjir dengan pembersihan saluran air, pengerukan waduk, dan pelebaran Sungai Ciliwung.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Anies Baswedan enggan berkomentar.
Ia bungkam saat awak media yang menemuinya di Gudang milik PT Food Station Tjipinang Jaya, Pulo Gadung, Jakarta Timur meminta tanggapannya atas saran Presiden Jokowi itu.
"Cukup ya," ucap Anies sambil membuka pintu mobilnya lalu masuk dan meninggalkan awak media, Jumat (20/12/2019).
Sebelumnya, anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta pun turut berkomentar soal usulan mantan Wali Kota Solo itu.
Menurutnya, salah satu saran Jokowi untuk Anies, yaitu pembersihan saluran air dan pengerukan waduk telah dilakukan oleh Pemprov DKI sejak jauh-jauh hari.
"Saran-saran itu sudah dilakukan oleh Pemprov DKI sejak bulan Juni, belum disuruh kita juga sudah mengerjakan," ucapnya, Kamis (19/12/2019).
Sementara itu, terkait dengan pelebaran Sungai Ciliwung atau normalisasi dalam istilah Gubernur Anies Baswedan, Syarif sebut, hal itu memang menjadi catatan khusus bagi Pemprov DKI.
Pasalnya, normalisasi Sungai Ciliwung belum juga rampung lantaran masih terkendala pembebasan lahan di bantaran kali.
"Pembebasan tanah warga yang digunakan untuk pelebaran DAS (Daerah Aliran Sungai) Ciliwung kita memang agak macet, itu yang perlu jadi atensi," ujarnya.
"Karena sudah ada loh bagian tanah warga yang digunakan pelebaran sungai tapi belum dibayar," tambahnya menjelaskan.
Untuk mengatasi masalah itu, Syarif mengaku telah berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air (SDA).
"Kita sudah rapat di Banggar (Badan Anggaran) supaya SDA melakukan validasi lagi soal data-data pemilik (tanah) dan segera membayarnya," kata Syarif. [wk]