GELORA.CO - Polemik penyusunan atau rancangan APBD Pemprov DKI Jakarta masih berlanjut. Kali ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan menyiapkan sistem terbaru untuk menggantikan sistem e-budgeting milik pendahulunya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Bukan tanpa alasan, menurut Anies, e-budgeting milik Ahok tidak bisa menyaring penyimpangan anggaran.
"Karena seperti sekarang, kalau ada penyimpangan seperti anggaran yang lucu-lucu itu, tidak bisa dibedakan," kata Anies di Jakarta, Minggu (3/11).
Anies menambahkan, sistem e-budgeting milik Ahok merupakan sistem yang teledor karena terlalu bebas.
"Ini adalah kemalasan, ini adalah keteledoran, atau ini adalah titipan. Tidak bisa dibedakan itu. Kenapa? Ya karena sistemnya bebas begitu," imbuhnya.
Nantinya, lanjut Anies, sistem pengganti e-budgeting akan berfungsi lebih baik.
"Sistem yang dibuat itu harus berfungsi menaklukkan semua. Sehingga harus rajin, harus jujur. Kalau sistem itu hanya berfungsi jika penggunanya jujur, nah, jika penggunanya rajin (tidak jujur) maka akan kecolongan terus," pungkasnya.
Untuk diketahui, sistem e-budgeting merupakan sistem penyusunan anggaran elektronik yang diatur dalam Peraturan Gubernur nomor 145 tahun 2013. Sistem ini diluncurkan dan digunakan pada era Ahok. [rm]