GELORA.CO - Masyarakat anti korupsi sedang menanti-nanti keseriusan Presiden Joko Widodo untuk menguatkan kembali kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk membatalkan UU KPK.
Pakar politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Syamsuddin Haris melalui akun Twitter @sy_haris mengajak masyarakat untuk menagih komitmen Jokowi untuk mendukung pemberantasan korupsi lewat penguatan peran KPK.
Syamsuddin mengingatkan kembali dulu Jokowi pernah bilang tidak akan kompromi dalam memberantas korupsi di negeri ini. Tetapi kalau sampai Jokowi tidak menerbitkan perppu sebagaimana harapan masyarakat anti korupsi, berarti sama artinya tidak memegang komitmen itu.
"Kita wajib menagih konsistensi komitmen Presiden @jokowi dalam memberantas korupsi dan memperkuat @KPK_RI. Jejak digital ucapan Presiden masih tersimpan, "Saya tidak ada kompromi dalam pemberantasan korupsi" (Jumat, 13 September 2019). Apa ini sekadar pencitraan pak?" kata Syamsuddin.
Kita wajib menagih konsistensi komitmen Presiden @jokowi dlm memberantas korupsi dan memperkuat @KPK_RI. Jejak digital ucapan Presiden masih tersimpan, "Saya tdk ada kompromi dlm pemberantasan korupsi" (Jumat, 13 Sept 2019). Apa ini sekadar pencitraan pak?https://t.co/MnTim1bxSE— Syamsuddin Haris (IG: syamsuddin_haris) (@sy_haris) November 1, 2019