GELORA.CO - Kenaikan cukai rokok dinaikkan secara drastis oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) tanpa sedikitpun berbicara dengan DPR RI.
Anggota DPR RI, Mukhamad Misbakhun menyebut, setelah menelusuri ternyata Menkeu SMI menjadi anggota task force fiscal health yang diprakarsai oleh Bloomberg.
"Jadi jangan heran apabila agenda global dan kepentingan global di luar visi misi Pak Jokowi sebagai presiden Republik Indonesia ada agenda dan kepentingan asing," kata Misbakhun dalam keterangannya, Minggu (10/11).
Legislator Partai Golkar itu mempertanyakan kalau sudah seperti ini kondisinya, siapa yang dirugikan oleh kepentingan asing yang meninfiltrasi kebijakan itu?
"Yang jelas rakyat Indonesia para petani tembakau, pedagang kecil, para buruh yang hidupnya tergantung pada komoditas tersebut," jelasnya.
Dirinya juga mempertanyakan apakah boleh anggota kabinet merangkap sebagai anggota task for seperti itu. "Apakah ada ijin presiden Jokowi atas posisi sebagai task gor tersebut," kata Misbakhun.
Untuk itu, dia meminta KPK harus menyelidiki dugaan adanya gratifikasinya. Baik materi maupun non materinya.
"BIN harus segera menginvestigasi soal kebocoran dokumen negara yang di share untuk mereka," pungkasnya. [rm]