GELORA.CO - Wacana penambahan 6 wakil menteri (wamen) mendapat kritikan publik. Salah satunya kritikan berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai pimpinan Sohibul Iman itu hanya akan menghambat kerja Presiden Jokowi lima tahun ke depan.
“Langkah ini justru dapat membuat niat kerja, kerja, dan kerja Pak Jokowi jadi terhambat masalah koordinasi. Saya jadi bertanya, apa maksud Pak Presiden? Rakyat berhak tahu,” kata Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, kepada awak media di Jakarta, Sabtu (9/11).
Meski penunjukkan wamen adalah hak prerogratif presiden, tapi bagi Mardani langkah tersebut tak sejalan dengan niat efesiensi birokrasi atau perampingan birokrasi. Padahal, Jokowi menggebu-gebu mengatakan akan merampingkan birokrasi saat pidato pelantikan beberapa waktu lalu.
“Belum lagi pos anggaran yang dikeluarkan. Terlepas dari itu, bab anggaran yang membengkak dan koordinasi yang memanjang sudah pasti,” kata Mardani.
Wacana penambahan wamen ini disampaikan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko. Ia menyebut kemungkinan Jokowi akan menambah wamen meski belum jelas siapa saja menteri yang didampingi wakil.
“Ada enam lagi rencana sih. Rencana. Tapi saya belum saya pastikan,” kata Moeldoko di Jakarta Utara, Hari ini. [ns]