GELORA.CO - Banyak hal yang dapat dipelajari dari kronik perjalanan bangsa. Misalnya tentang bagaimana Bung Karno dan founding fathers lainnya mengedepankan komunikasi politik yang baik di antara mereka untuk menyusun dasar negara dan memperjuangkan kemerdekaan.
“Soekarno tempuh jalan damai menyatukan banyak ideologi di BPUPKI, kompromi dasar negara,” ujar politisi Partai Demokrat Andi Arief dalam pesannya Sabtu pagi (30/11).
BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk oleh pemerintahan balatentara Jepang untuk menampung aspirasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada 1 Maret 1945. Di dalam badan ini, tokoh-tokoh kemerdekaan dan kebangsaan Indonesia membicarakan berbagai hal, terutama dasar negara Indonesia merdeka yang menjadi semacam batas dalam kehidupan bernegara dan berbangsa Indonesia.
Kelak, di tahun 1958 pemerintah membubarkan Partai Masyumi, dan di tahun 1966 membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Kedua partai ini dibubarkan, kata Andi Arief yang belakangan aktif berkebun hidroponik, karena pemimpin-pemimpinnya keblinger dan memilih pemberontakan. Mereka secara sadar keluar batas.
“Masyumi dan PKI dibubarkan pimpinannya keblinger memilih pemberontakan, keluar batas,” ujar Andi Arief.
“Adakah yang ingin keluar batas saat ini? Ya, itu yang mau priode 3 kali dan pilihan Presiden di MPR. Ngakalin,” kata Andi Arief lagi.
Sejauh ini, yang paling getol memperjuangkan wacana masa jabatan presiden tiga periode adalah Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Diduga, wacana itu dilemparkannya untuk mendapatkan sokongan dari Presiden Joko Widodo dalam pemilihan Ketua Umum Partai Golkar.
Namun ternyata, wacana yang dilemparkannya itu menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk dari Presiden Jokowi sendiri.
Jurubicara Presiden, Fadjroel Rachman, pun telah menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak mendukung wacana yang oleh banyak pihak dinilai liar itu. [rm]