GELORA.CO - Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana dinilai tidak pantas menyalahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Hal ini diungkapkan Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto. Menurutnya, pembahasan anggaran tak hanya tugas gubernur saja.
"Karena DPRD dan Gubernur sejajar untuk hal pembahasan anggaran yang dilakukan bersama dan merupakan tugas bersama," ujar Sugiyanto kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (4/11).
Sugiyanto menambahkan, William dalam menyampaikan usulan dan pendapat soal KUA-PPAS juga tidak memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatuhan sesuai kode etik DPRD.
Atas alasan itu, sambung dia, pihaknya melaporkan William Aditya Sarana ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI di Gedung DPRD DKI Jakarta.
"Terkait laporan tersebut, maka harus ada solusi agar persoalan yang sama tidak terulang ke depan," tegas Sugiyanto.
Lebih lanjut Sugiyanto menuturkan, akibat dari perbuatan William Aditya memviralkan di media sosial soal KUA-PPAS telah menimbulkan kegaduhan dan polemik di masyarakat serta opini negatif kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Seolah-olah Gubernur tidak transparan dan tidak cakap dalam mengawasi usulan anggaran pada KUA-PPAS 2020," pungkasnya.(rmol)