GELORA.CO - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaku ditawari Menteri BUMN Erick Thohir jadi salah satu pimpinan BUMN. Namun, bagi sebagian orang, masih banyak figur yang lebih tepat duduk sebagai pimpinan BUMN.
Rencana Menteri BUMN terhadp Ahok pun dengan cepat direspons masyarakat. Ada yang mendukung, tak sedikit yang menolak. Bagi mereka yang menolak, masa lalu Ahok yang tersandung sejumlah kasus hukum jadi penyebabnya.
Bahkan Persaudaraan Alumni (PA) 212 menolak tegas penunjukan Ahok ini. PA 212 mengancam akan bikin gelombang aksi penolakan besar-besaran jika Ahok jadi pimpin BUMN.
Terkait hal tersebut, pengamat politik dari Universitas Indonesia Ade Reza Hariyadi mengatakan pro dan kontra adalah biasa. Karena itu merupakan bagian dari keterbukaan ruang publik dan pembelajaran politik masyarakat.
"Namun, jika pro dan kontra ini semakin liar dan berpotensi memicu gejolak sosial, pemerintah semestinya berpihak kepada kepentingan publik yang lebih luas," katanya saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (14/11).
Menurut Ade segala opsi sebaiknya dipertimbangkan. Termasuk opsi untuk mengevaluasi langkah penempatan Ahok di BUMN.
"Tentu masih banyak figur profesional dan kompeten untuk direkrut guna memperbaiki kinerja dan tata kelola BUMN yang sebagian besar masih amburadul karena mismanajemen, merugi, dan didera kasus korupsi," pungkasnya. [rmol]