GELORA.CO - Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) mengkritik perekrutan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok oleh Kementerian BUMN. Kabarnya, Ahok akan menempati posisi setrategis di salah satu perusahaan negara.
Ketua DPP PA 212, Slamet Ma’arif mengatakan, jika mau merencanakan lebih matang, Kementerian BUMN bisa memilih orang lain yang punya rekam jejak lebih baik ketimbang mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Pemilihan Ahok seolah-olah Indonesia sudah kehabisan cadangan putra terbaik bangsa.
“Apa di Indonesia enggak ada lagi orang yang punya rekam jejak yang baik sopan tidak kasar,” ujar Slamet, Kamis (14/11).
Slamet juga ragu Ahok bisa mengangkat kinerja BUMN. Sebab, katanya, selama ini Ahok lekat dengan isu-isu korupsi. Di antaranya kasus yang sempat menyeret nama Ahok yakni kasus dugaan korupsi pembangunan RS Sumber Waras saat Ahok menjabat Gubernur DKI Jakarta.
“Apakah tidak ada orang lain yang tidak terindikasi korupsi? Atau bagi bagi kekuasaan untuk menutupi sesuatu?,” ujar Slamet. Dia meminta kasus-kasus dugaan korupsi yang melibatkan nama Ahok diselesaikan.
“Hati hati, jaga perasaan umat biar kondusif ini negara. Selesaikan sumber waras, selesaikan laporan BPK,” kata Slamet.
Silang pendapat dipilihnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk masuk di jajaran pejabat BUMN terus bergulir bak bola salju di publik. Silang pendapat itu terjadi karena masyakat dinilai pernah terluka, dan luka itu belum sepenuhnya hilang.
“Saya tidak pernah meragukan kapasitas Ahok dalam memimpin, namun pemerintah perlu ingat Ahok juga pernah membuat ‘luka’ di negeri ini,” kata Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio, di Jakarta, Kamis (14/11).
Menurut Hendri, pemerintah khususnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri BUMN Erick Thohir perlu mempertimbangkan masa lalu Ahok yang dinilai pernah melukai sebagian masyarakat Indonesia. Hendri menegaskan bahwa luka atas kasus penistaan agama pada masa lalu dinilai belum sepenuhnya hilang di benak masyarakat.
Namun, Hendri menjelaskan bahwa apabila pemerintah tetap merangkul Ahok untuk duduk di jajaran pejabat BUMN maka harus diberikan porsi tugas yang sesuai, mengingat gaya kepemimpinan Ahok yang tegas.
“Saya tidak pernah ada masalah dengan Ahok, dia bagus dalam melaksanakan tugas, saya percaya kapasitasnya, tapi ini tetap perlu direkonsiliasi kembali,” kata Hendri. [ns]