GELORA.CO - Realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia belum mampu mencapai level lebih tinggi. Pada triwulan III-2019, pertumbuhan ekonomi hanya sekitar 5,02 persen. Angka pertumbuhan 5 persenan diikuti dengan penurunan kualitas pertumbuhan.
Hal itu terlihat dari penurunan peranan sektor-sektor berbasis tenaga kerja (labor incentive) terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB).
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi sektor-sektor labor incentive (pertanian, pertambangan dan industri pengolahan) pada triwulan III-2019 turun menjadi 39,99 persen. Pada beberapa triwulan sebelumnya, kontribusi sektor tersebut masih sekitar 40 persen.
Melihat fakta tersebut, anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly mengatakan pekerjaan pemerintah ke depan cukup berat, karena struktur ekonomi nasional semakin meninggalkan sektor-sektor tradable atau labor incentive dan bergerak ke sektor jasa.
"Padahal, struktur tenaga kerja Indonesia masih ditopang oleh tenaga kerja berpendidikan rendah," ujar Junaidi kepada redaksi, Senin (11/11).
Legislator asal Lampung ini melanjutkan, pada Agustus 2019, jumlah tenaga kerja berpendidikan sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah dasar (SD) ke bawah mencapai 72 juta atau sekitar 56 persen dari total tenaga kerja. Persoalan lainnya hadir lewat tingginya angka pengangguran pada sekolah menengah kejuruan (SMK) dan pendidikan tinggi.
Sekitar 10,4 persen lulusan SMK menganggur, sedangkan lulusan diploma I/II/III serta lulus universitas yang menganggur masing-masing 5,99 persen dan 5,67 persen.
"Secara umum kondisi ketenagakerjaan Indonesia pada Agustus 2019 cenderung menurun dibandingkan Februari 2019. Jumlah pengangguran melonjak mencapai 7,05 juta (Agustus 2019) dari 6,82 juta (Februari 2019). Tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga melonjak menjadi 5,28 persen pada Agustus dari 5,01 persen pada Februari 2019. Sinyal penurunan sektor ketenagakerjaan memang sudah terlihat," tuturnya.
Junaidi merinci beberapa diantaranya adalah perlambatan realisasi investasi maupun penurunan realisasi belanja modal pemerintah. Proyek-proyek tersebut menjadi salah satu penentu penyerapan tenaga kerja. Belanja modal hanya terealisasi Rp 63 triliun atau 33 persen dari APBN-2019.
"Angka tersebut turun sekitar 11 persen dari tahun sebelumnya," tutup legislator PKS ini. (Rmol)