GELORA.CO - Proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) membutuhkan evaluasi secara komprehensif. Hal ini berkenaan dengan wacana Pilkada yang hendak dikembalikan melalui DPRD.
Koordinator Nasional Seknas Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Alwan Ola Riantoby menjelaskan, demokrasi adalah nilai yang universal dalam menjamin hak politik dan sosial setiap individu.
Menurut di, mahalnya pembiayaan Pilkada, korupsi kepala daerah yang meningkat, serta adanya polarisasi dan disintegrasi sosial menjadi alasan sistem Pilkada dievaluasi.
"Tidak hanya dievaluasi, namun ada gagasan untuk mengembalikan sistem Pilkada kembali dipilih oleh DPRD," kata Alwan kepada Kantor Berita Politik RMOL melalui sambungan telepon, Kamis (14/11).
Namun baginya, gagasan mengembalikan Pilkada tidak langsung merupakan potret logika berpikir parsial. Munculnya gagasan tersebut merupakan kemunduran demokrasi karena hak pilih rakyat secara langsung akan dicabut.
"Jika pembiayaan yang mahal dan banyak kasus korupsi, maka upaya sederhananya ialah membangun kembali aturan dan memperketat sistem pembiayaan dan dana kampanye Pilkada, bukan kembalikan ke DPRD," ujar Alwan.
Ia pun tak sependapat mahalnya biaya Pilkada langsung menjadi alasan mengembalikan Pilkada sistem tertutup.
"Karena jika kembali ke DPR, maka oligarki dan otoritarianisme akan kembali hidup dalam demokrasi kita," tandasnya.(rmol)