GELORA.CO - Politisi Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengajak semua pihak tidak berburuk sangka terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Jansen mengucapkan itu di tengah banyaknya rancangan anggaran Jakarta 2020 dianggap janggal.
“TIDAK USAH KITA BERBURUK SANGKA DULU | Saya pribadi percaya mas @aniesbaswedan ini bersih,” ujar Jansen lewat akun Instagramnya @jansen_jsp, Jumat (1/11/2019).
Menurut Jansen, Anies akan diterjang hukum bila menjalani kepemimpinannya secara kotor.
“Kalau dia tidak bersih, di tengah situasi sekarang, bisa-bisa dia sudah diterjang hukum dari kiri kanan depan belakang,” imbuhnya.
Meski demikian, Jansen menyarankan Anies tetap mengawasi kinerja anak buahnya dalam menyusun rancangan anggaran.
“Tapi pegawai di Pemda DKI yang jumlahnya puluhan ribu itu memang yang kerjanya harus diawasi mas Anies secara ketat,” tuturnya.
Jansen tidak ingin Anies terjerumus oleh anak buahnya yang tidak becus bekerja. Bila demikian, rakyat Jakarta akan menjadi korbannya.
“Kalau tidak, bisa-bisa karena kerja mereka mas Anies "terjerumus". Dan masyarakat DKI juga jadi dirugikan karena anggaran yang "menguap" tidak tepat guna,” pungkasnya.
Tambahan keterangan saya di IG terhadap twitt diatas. https://t.co/xzoHjn4ObU pic.twitter.com/OP9HqlIu9C— JANSEN SITINDAON (@jansen_jsp) October 31, 2019
Seperti diketahui, Anies buka suara soal kesalahan Dinas Pendidikan DKI Jakarta dalam mengimput data website apbd.jakarta.go.id, ia menilai kesalahan terjadi karena sistem e-budgeting yang digagas oleh mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok lantaran tidak bisa melakukan verifikasi.
"Ada problem sistem yaitu sistem digital, tetapi tidak smart. Kalau smart sistem, dia bisa melakukan pengecekan, verifikasi. Dia bisa menguji. Ini sistem digital, tetapi masih mengandalkan manual," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (30/10/2019).
Anies menyatakan bahwa nama anggaran yang janggal kerap ditemukan setiap tahunnya. Dia tidak mempermasalahkan kesalahan input data dalam draf Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) 2020 yang diposting di website apbd.jakarta.go.id. Sebab, rancangan anggaran yang dipublikasikan itu bisa berubah sebagaimana dalam pembahasan dinas terkait dengan DPRD DKI.
"Ini problem muncul tiap tahun maka yang kita koreksi adalah sistemnya. Sistem masih manual pengecekan manual maka ada puluhan ribu item. Maka tiap tahun itu pasti muncul angka yang aneh-aneh," tandasnya.[]