GELORA.CO - Presiden Jokowi harus membuktikan tidak tunduk kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Cara membuktikan dengan tidak mengangkat Ahok menjadi pimpinan salah satu BUMN.
"Bila perlu segera penjarakan Ahok," kata Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Irres) Marwan Batubara, Kamis (14/11).
Jelas Marwan, ada dua spekulasi kenapa Ahok bakal diplot menjadi pimpinan BUMN. Pertama, Jokowi mungkin tersandera karena Ahok mengetahui atau memegang kartu AS kasus seorang pejabat tinggi negara.
Kemungkinan kedua, ada konglomerat yang mendanai pencapresan Jokowi, yang menekan dan menginginkan Ahok dapat posisi di pemerintahan.
"Spekulasi-spekulasi ini bisa saja kan. Kalau ini benar, Jokowi sebaiknya hentikan dan tidak tunduk," ujar Marwan.
Rabu kemarin (13/11), Ahok menyambangi kantor Kementerian BUMN. Ahok mengaku dipanggil Menteri BUMN Erick Thohir untuk menjadi salah satu direksi BUMN. Namun, dia belum tahu akan dilibatkan di BUMN yang mana.
Ahok yang saat ini menjadi politisi PDI Perjuangan diduga tersandung banyak permasalahan dugaan kasus. Mantan suami Veronica Tan itu pernah dipidana kasus penistaan agama, dipenjara kurang dari 2 tahun.
Selain dipidana kasus penistaan agama, Ahok juga berpeluang dijerat dalam berbagai dugaan korupsi. Seperti, kasus RS Sumber Waras, kasus lahan taman BMW, kasus lahan Cengkareng Barat, kasus dana CSR, kasus korupsi di Belitung Timur, kasus Reklamasi, kasus dana nonbudgeter, dan kasus penggusuran brutal terhadap warga. [rm]