GELORA.CO - Rencana pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai direktur utama salah satu perusahaan BUMN menuai pro kontra.
Ada yang setuju, tapi tak sedikit pula yang menolak mantan gubernur DKI Jakarta itu diangkat menjadi petinggi di BUMN.
Bahkan, sebagian warganet menyinggung soal surat keterangan atau surat berkelakukan baik dari kepolisian.
Mereka menyebut Ahok seharusnya mengurus SKCK sebagai salah satu syarat menjadi pegawai di instansi pemerintah.
“Mau tanya jadi dirut itu pake skck gak yaa,” kata pemilik akun Otong Kasep.
“Pelamar kerja urus SKCK. Pelamar CPNS urus SKCK. Ngantre berjam-jam di kantor polisi. Masa calon bos BUMN gak urus SKCK. Kl Ahok urus SKCK pasti gak dikasih, mantan napi,” tulis Rahmat.
Ahok disebut-sebut akan diangkat menjadi Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (persero).
Namun Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut hal itu tergantung dari Tim Penilaian Akhir (TPA).
“Semua pasti ada TPA, nanti kami lihat. Saya tidak bisa komentar,” ucap Erick di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/11).
Meski begitu, Erick memberi sinyal bahwa Ahok layak dan pantas untuk memimpin perusahaan BUMN yang bergerak di bidang energi.
“Ini untuk mempercepat hal-hal yang sesuai diharapkan, yaitu satu bagaimana menekankan daripada energi, juga bersama juga membuka lapangan kerja, dengan cara berpartner,” tambah Erick. [ps]