GELORA.CO - Wakil Presiden KH. Maruf Amin yang konsen terhadap konsep pembangunan ekonomi syariah diminta turun gunung untuk melakukan penguatan dan penyelematan Bank Muamalat Indonesia (BMI).
Maruf pernah menjabat Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat. Dia menjadi DPS bank syariah pertama di Indonesia ini sejak tahun 2002.
Pengamat ekonomi dan keuangan syariah Irfan Syauqi Beik mengatakan, lebih banyak social cost yang ditimbulkan apabila Bank Muamalat tutup, ketimbang dilakukan penyelamatan.
"Opsi penyelaman masih ada. Mari dudukkan persoalan dengan baik, telaah teliti, jernih membaca, dan jangan main tuding," ujar Irfan saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (15/11).
Menurutnya, permasalahan likuiditas yang dihadapi Bank Muamalat yang juga bank-bank lain, harus dicarikan solusi penyelaman. Pemerintah bisa meminta investor untuk menyuntikkan dana.
"Bukan malah menggiring opini yang menyesatkan. OJK juga perlu melakukan relaksasi agar investor masuk. Intinya, harus ada dorongan agar kembali sehat," ungkap Irfan.
Dan yang sangat disayangkan, isu Bank Muamalat digulirkan justru pada saat pemerintah sedang gencar-gencar mendorong perkembangan ekonomi syariah.
"Saya yakin pemerintah tentu memperhatikan peraturan dan perundangan yang berlaku. Pemerintah juga berupaya untuk menciptakan ekosistem yang baik untuk ekonomi dan keuangan syariah berkembang lebih baik," tutur Irfan.
Periode Januari-Agustus 2019, laba bersih Bank Muamalat tercatat hanya mencapai Rp 6,57 miliar. Periode yang sama tahun sebelumnya, laba bersih perusahaan mencapai Rp 110,9 miliar.(rmol)