GELORA.CO - Partai Gerindra dan Partai Demokrat selangkah lagi, diprediksi masuk dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Sinyal ini menguat, pascaketua umum kedua partai itu, yakni Susilo Bambang Yudhoyono dan Prabowo Subianto bertemu Jokowi.
Pengamat politik dari IndoStrategi, Arif Nurul Iman menyoroti idealnya dalam demokrasi ada kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan sebagai pengontrol pemerintahan.
Arif menilai, kekuatan penyeimbang sekarang tidak kuat. Jika dua partai yang sebelumnya di barisan kontra Jokowi, ikut bergabung juga. Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menurut dia, kurang seimbang jika dibiarkan menjadi oposisi.
"Ketidakseimbangan antara parpol pemerintah dengan parpol yang di luar pemerintah, tentu menciptakan ketimpangan kekuatan politik, sehingga kekuatan penyeimbang lemah dan tidak signifikan," kata Arif, Sabtu 12 Oktober 2019.
Keuntungan bagi Jokowi, memang terlihat di parlemen atau DPR. Kekuatan pemerintah akan semakin bertambah, jika nanti Partai Gerindra dan Partai Demokrat masuk ke dalam koalisi pemerintah. Tetapi, koalisi menjadi lebih gemuk.
Koalisi gemuk, menurut dia, belum tentu membuat kondisi pemerintahan menjadi tenang. Karena, di koalisi juga ada kepentingan partai-partai yang berbeda. Mereka juga mempersiapkan untuk suksesi agenda kepentingan berikutnya.
Dia mencontohkan, era pemerintahan Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono terkait koalisi gemuk. Namun, kondisi internal pemerintah juga tetap ribut dengan sikap kritis partai koalisi seperti PKS saat itu.
"Tidak ada jaminan parpol pendukung pemerintah menjadi loyal, sebagaimana ketika Presiden SBY menjabat dengan menyebut mitra kritis. Namun, kemungkinan smooth lebih tinggi, karena nyaris hanya menyisakan PKS dan PAN yang berapa di luar pemerintah," katanya.
Sebelumnya, Jokowi bertemu dengan SBY di Istana Kepresidenan pada Kamis 10 Oktober 2019. Besoknya, giliran Prabowo yang menemui Jokowi pada Jumat 11 Oktober 2019.
Dua pertemuan politik itu tak menampik membahas kemungkinan masuk kabinet pemerintahan Jokowi di periode kedua. [vn]