GELORA.CO - Pengajar politik Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun menilai ada resiko jika Ketua Umum partai Gerindra yakni Prabowo Subianto menduduki posisi kabinet sebagai Menko Polhukam.
"Tentu itu punya resiko meskipun bisa jadi ketika Prabowo jadi Menko Polhukam peluang Prabowo menjelaskan pada publik apa yang sebenarnya terjadi pada 98," kata Ubedillah di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (12/10/2019).
"Karena kita tidak bisa mengabaikan ketika era tahun 1998, Prabowo adalah bagian dari dinamika politik pada masa itu tafsirnya masih kontroversial,"imbuhnya.
Menurut ia, meskipun Prabowo dan Wiranto sudah mengklarifikasi. Kendati orang tidak bisa mengabaikan posisi strategis Wiranto dan Prabowo pada waktu itu. Apalagi, Prabowo diketahui pernah menjadi menantu dari rezim Soeharto.
"Karena, aktor-aktor penting di era 98 dalam konteks keamanan negara itu ada pada Wiranto, ada pada Prabowo. Dan dua aktor utama itu sering kali jadi sorotan publik, bahkan dunia internasional,"imbuhnya.
Mestinya, Gerindra dapat menempatkan diKementerian strategis yang dipahami Prabowo sebagai kanal untuk implementasikan gagasan Gerindra. Kemungkinan, seperti Dewan Pertimbangan Presiden.
"Jadi, saya kira itu ya. Meskipun secara politik lebih aman sebagai ketua wantimpres,"ucapnya.
"Jadi hanya itu yang mungkin mendapatkan tempat yang tepat bagi Prabowo Subianto. Posisinya bukan sekedar anggota Wantimpres, tetapi dia bisa menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Itu nampaknya lebih pas untuk Prabowo. Selebihnya tidak ada,"tandasnya.[ak]