GELORA.CO - Fenomena buzzer politik mencuat ke publik, banyak kalangan menyebut buzzer merusak iklim demokrasi sehat di Indonesia dan membuat pemerintah terbuai hingga akhirnya terkesan alergi pada kritik.
Kelakuan buzzer ini hampir selalu tidak fair, mereka memuja-muji pemerintah dan menyerang siapapun yang mengkritik pemerintah, meski dalam hal ini kadang kritik datang pada saat yang tepat.
Menanggapi kelakuan buzzer yang destruktif, Kepala Staf Presiden Moeldoko meminta para buzzer untuk menahan diri karena kelakuan minus mereka berdampak negatif untuk citra pemerintah, terkhusus Presiden Joko Widodo.
Sebetulnya, pada tahun lalu, tepatnya 13 Agustus 2018, Politikus Senior Rizal Ramli sudah memperingatkan akan dampak negatif buzzer terhadap iklim demokrasi Indonesia.
Saat itu, Rizal meminta kepada capres yang akan bertarung pada Pilpres 2019 untuk beradu gagasan ketimbang memelihara buzzer untuk membuat "kebisingan" di media sosial.
Menurut Rizal, fenomena buzzer di setiap kontestasi politik hanya menjadi perusak demokrasi. Karena celotehan mereka tidak ada isinya, hanya kebisingan yang disebarkan oleh mereka, bukan gagasan.
Buzzer itu kan orang yang dibayar untuk membuat noise, kebisingan," kata Rizal di kantor PBNU tahun lalu.
"Para capres janganlah pakai buzzer-buzzer lagi, karena semakin banyak buzzer semakin rusak demokrasi kita," tandas RR sapaan akrab ekonom senior itu.(rmol)