GELORA.CO - Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani menilai, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih baik dalam menata reformasi internal dan eksternal TNI dibandingkan periode Presiden Joko Widodo.
"Periode kedua Pak SBY (2009-2014) hingga periode Pak Jokowi hingga hari ini, ada perbedaan jelas. Karena Pak SBY berlatarbelakang militer. Jadi, dia lebih mampu mendesain dan menata bagaimana penguatan TNI semestinya dilakukan," ujarnya kepada wartawan usai diskusi bertajuk "Jalan Sunyi Reformasi TNI" di kantor SETARA Institute, Jakarta Selatan. Selasa (8/10).
Menurut Ismail, dari sisi alat utama sistem persenjataan (alutsista), SBY memprioritaskan komponen tunjangan TNI. Artinya, SBY tetap memprioritaskan kebutuhan alutsista modern meski anggaran pertahanan cukup minim.
"Beliau (SBY) tahu karena mantan jenderal. Sebaliknya, Pak Jokowi tidak, postur anggaran alutsista memang naik sampai Rp108 triliun pada 2019. Namun, alutsista tetap menjadi prioritas paling terakhir. Artinya, ini menggambarkan, Pak Jokowi tidak memahami prioritas apa yang dibutuhkan saat ini," jelasnya.
Dibandingkan SBY, menurut Ismail, Presiden Jokowi hampir tidak punya pengetahuan dan kemampuan mengendalikan, mendesain, dan penguatan reformasi TNI. Ia menyebut, Jokowi justru lebih memanjakan TNI dengan kebijakan kenaikan tunjangan kinerja prajurit.
"Tentara di zaman Pak Jokowi itu senang karena dimanja. Bisa dilihat, bagaimana TNI mendapatkan pendapatan yang layak, fasilitas peningkatan anggaran, alutsista yang pengadaanya juga tidak terlalu jelas, dan sebagainya," pungkasnya.
Seperti diketahui, dalam pidato di peringatan HUT TNI ke-74, Presiden Jokowi telah menjanjikan kenaikan tunjangan kinerja prajurit TNI sebesar 80% pada 2020.
Saat ini, pemerintah terus mengupayakan kredit perumahan untuk prajurut TNI hingga 30 tahun. Hal tersebut juga akan membantu prajurit TNI dalam memiliki hunian. Selain itu, pemerintahan Jokowi juga berencana menaikkan anggaran pertahanan dari Rp121 triliun menjadi Rp131 triliun pada 2020.[gt]