GELORA.CO - Gerilya politik Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto diyakini mengubah peta politik Tanah Air. Pengamat politik Hendri Satrio menduga ada agenda besar yang tengah dirancang oleh para elite politik Tanah Air.
"Ini kan petanya berubah, jelas berubah karena setelah Prabowo safari ini sudah pasti berubahlah petanya. Ini kan yang mesti kita pikir. Ini kenapa petanya berubah? Apakah Jokowi nggak percaya sama koalisinya, atau ada agenda lain yang lebih besar? Nah dugaan saya, ini ada agenda lain yang lebih besar. Mereka semua jadi satu perahu, untuk apa sebetulnya?" kata Hendri kepada wartawan, Selasa (15/10/2019).
Hendri melihat agenda besar tersebut mulai terkuak saat pertemuan Prabowo dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Menurutnya, agenda besar dimaksud adalah amandemen UUD 1945.
"Nah salah satu yang mulai terkuak kan pada saat pertemuan dengan... antara Prabowo dan Surya Paloh, amandemen secara menyeluruh kemarin yang dikatakan itu," jelasnya.
Menurutnya, kesepakatan antara Prabowo dan Surya Paloh mengenai amandemen secara menyeluruh itu harus dikritisi. Sebab, Hendri mengatakan, amandemen menyeluruh akan menyentuh tentang masa jabatan presiden.
"Amandemen secara menyeluruh ini, ini harus dikritisi. Kenapa? Karena kalau amandemen secara menyeluruh, di dalamnya itu kan ada periode presiden, masa bakti presiden, kemudian bagaimana pilpres dilaksanakan. Nah itu yang menurut saya mesti hati-hati," ujar Hendri.
Hendri menyebut, jika amandemen menyeluruh terealisasi, reformasi gagal bisa saja tak lagi menjadi stigma melainkan benar-benar terjadi. Dan Indonesia, sebut dia, akan kembali ke era sebelum reformasi.
"Kalau sampai kemudian, ternyata, gara-gara amandemen menyeluruh seperti yang dikatakan Surya Paloh, ya artinya Indonesia akan kembali pada saat zaman sebelum reformasi. Dan artinya, bisa saja reformasi benar-benar yang tadinya hanya distigmakan gagal, ini distempel benar-benar gagal karena kembali ke Orde Baru," sebutnya.
Terkait peta politik, Hendri memprediksi hanya ada dua partai yang akan mengisi pos oposisi, yaitu PKS dan PAN. Namun, untuk PAN, jika masuk koalisi pemerintah, dia menyebut partai berlambang matahari itu tak akan dapat jatah menteri.
"Jadi kalau sekarang berubah, ya pasti petanya berubah. Ini hanya menyisakan PKS kelihatannya, walaupun nampaknya Demokrat juga dapat kursi. PAN yang kelihatannya yang akan menemani PKS. Tapi bukan karena satu kubu, tapi karena PAN kayanya nggak dapat kursi menteri. Kalaupun dapat, ya paling kepala badan," tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, Prabowo mulai bergerilya politik selepas bertemu Jokowi pekan lalu. Setelah Jokowi, Prabowo bertemu Surya Paloh, kemudian Ketua Umum PKB Muhaimin Iskanda, lalu Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.
Dalam pertemuan dengan Surya Poloh itulah tercapai kesepakatan. Prabowo dan Surya Paloh sepakat amandemen UUD 1945 yang diwacanakan MPR RI harus bersifat menyeluruh.
"Kedua pemimpin partai politik sepakat bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebaiknya bersifat menyeluruh yang menyangkut kebutuhan tata kelola negara sehubungan dengan tantangan kekinian dan masa depan kehidupan berbangsa yang lebih baik," ujar Sekjen NasDem Johnny G Plate di kediaman Surya Paloh, Jalan Permata Berlian, Jakarta Selatan, Minggu (13/10).[dtk]