GELORA.CO - Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta tak sependapat dengan PSI yang menilai Gubernur DKI Anies Baswedan tak transparan soal dokumen rencana Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2020. Fraksi PKS menjelaskan bahwa KUA PPAS 2020 sempat dibahas oleh anggota DPRD periode 2014-2019.
"Sudah dibahas pada periode sebelumnya, jadi menjelang akhir sudah ada pembahasan. Komisi B sendiri, kan saya komisi B waktu itu sudah mulai dibahas itu tapi kemudian terhenti karena proses pelantikan yang baru," ujar Ketua Dewan Syuro DPW PKS DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi saat dihubungi detikcom, Selasa (15/10/2019).
Suhaimi mempertanyakan ukuran transparansi yang dimaksud PSI. Menurutnya, dinyatakan tidak transparannya KUA-PPAS bila tidak dibahas dengan DPRD.
"Nah ukuran transparansi itu apa, ukurannya. Kecuali nggak dibahas di DPRD, kan itu semuanya proses mulai dari rembuk RW, dan seterusnya sampai dikirim ke DPRD, tinggal ukuranya apa," kata Suhaimi.
Dia menuturkan pembahasan KUA-PPAS 2020 ini telah dilakukan disebagian komisi DPRD. Akan tetapi hal ini belum diselesaikan karena terhenti dengan pergantian periode.
"Di sebagian komisi itu sudah dibahas, artinya itu kalau dibilang tidak transparan itu sudah dibahas di DPRD kok tapi kemudian ada periode baru. Periode lama belum berjalan, maksudnya sudah mulai berjalan tapi belum tuntas, kemudian periode baru," kata Suhaimi.
"Ketika periode gantikan harus mulai dari awal, artinya pembahasan itu harus ada alat kelengkapan dewan. Sampai hari inikan (AKD) belum terbentuk. Baru kemarin pelantikan pimpinan, dan baru tadi rapat awal menentukan tanggal pembahasan AKD," sambungnya.
Suhaimi menyebut wajar bila anggota DPRD baru tidak mengetahui proses pembahasan KUA PPAS 2020. Namun Suhaimi menegaskan, tidak taunya terkait KUA-PPAS bukan berarti tidak adanya pembahasan.
"Kalau yang baru belum tau wajar, karena memang baru ya. Kalau tadi diujung itukan karena katakan banyak anggota dewan yang belum tau, kalau belum tau itukan bukan berarti barangnya tidak ada," tuturnya.
Sebelumnya, PSI DKI Jakarta menyayangkan pernyataan Anies yang menyebut isu transparansi anggaran DKI sebagai penggiringan opini. PSI menyatakan dokumen rencana KUA-PPAS 2020 yang belum diunggah adalah kenyataan.
"PSI DKI Jakarta menyayangkan pernyataan Gubernur DKI yang mengatakan adanya penggiringan opini soal tidak transparannya anggaran DKI di masa Gubernur sekarang. Apakah bila PSI berbicara fakta transparansi anggaran, Gubernur menganggap ini hal yang receh?" kata Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Rian Ernest, dalam keterangan pers tertulis, Selasa (15/10).
Dia mengatakan anggota DPRD DKI dan publik masih buta anggaran 2020. Padahal, lanjutnya, ada anggaran hampir Rp 100 triliun yang harus dipelototi. PSI meminta Anies membuka dokumen KUA-PPAS 2020.[dtk]