GELORA.CO - Aktivis Hak Asasi Manusia, Haris Azhar tidak heran jika Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akhirnya memutuskan merapat ke koalisi pemerintah.
Menurut dia, pertarungan selama Pemilu 2019 lalu yang di ujungnya terdapat ide rekonsiliasi sudah tertebak dan sekadar seremonial. Hal itu ditandai ketika Presiden terpilih saat itu Jokowi menemui bekas rivalnya Prabowo di kereta MRT.
"Yang kelihatan soal ini bergabung (kesannya) untuk menguatkan pemerintahan. Yang dibangun hanya narasi persatuan. Ini yang gabung elite, bukan bangsa kita bersatu," kata Haris saat diskusi Indonesia Lawyers Club tvOne, Selasa malam 22 Oktober 2019.
Lebih jauh, Haris menilai komposisi kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin saat ini cenderung untuk membahagiakan dan menenangkan para elite partai politik, yang sejatinya saling sandera. "Nah yang paling kasihan ya rumput-rumput yang dibawah (rakyat)," imbuhnya.
Mantan Koordinator KontraS itu melihat, rekonsiliasi atau berkoalisinya Prabowo, tidak sekadar itu. Ada gelagat lain yang diperlihatkan, ketika sejumlah partai koalisi termasuk PDI Perjuangan cukup gerah dengan keberadaan Partai Nasdem yang tak lain barisan koalisi pemerintah.
PDIP dan beberapa partai merasa terganggu oleh Nasdem yang memegang penuh posisi Jaksa Agung yang diisi oleh kader pimpinan Surya Paloh. "Gerindra masuk dalam rangka mengimbangi Nasdem," ujarnya.
"Saya pikir melukai partai seperti PDIP yang kadernya pindah karena Nasdem, dan di partai lain juga sama," ujarnya.
Seharusnya kata Haris, Jokowi lebih baik fokus pada janji kampanyenya. Sebab ia berpendapat, bahwa janji yang diutarakan saat kampanye perlu direalisasikan. Masyarakat butuh kepastian penegakan hukum dan akses mendapatkan keadilan.
"Karena presiden janjinya bukan janji elektroral, tapi janji konstitusional," kata dia. [vn]