GELORA.CO - Kemungkinan bergabungnya Partai Gerindra ke dalam koalisi pemerintah cenderung berdampak negatif bagi legislatif. Sebab jika hal itu benar-benar terjadi, maka kekuatan fraksi oposisi akan makin lemah.
hal itu tentu akan berdampak bagi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo di periode mendatang.
"Sekarang saja dengan disokong 5 partai yang lolos parliamentary threshold, Jokowi sudah punya dukungan sekitar 60% kursi di DPR. Sebuah jumlah yang cukup untuk memuluskan sejumlah program dan kebijakan pemerintah," tutur Direktur Arus Survei Indonesia Ali Rif'an kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (12/10).
Padahal, kata dia, peran oposisi sebagai check and balances sangat penting untuk mengontrol jalannya pemerintahan yang baik.
"Menghilangkan prinsip-prinsip koreksi dan keseimbangan sama halnya membiarkan roda pemerintahan tergelincir dan salah arah," terangnya.
Setelah melaksanakan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, (11/10), Prabowo menegaskan siap bergabung dengan pemerintah jika diperlukan.
Bahkan Prabowo yang selama lima tahun belakangan berada di luar kekuasaan memberi sinyal kuat untuk bergabung ke pemerintah usai bertemu dengan Jokowi. Saat bertemu Jokowi, ia mengaku siap berkontribusi memberi gagasan positif dan yakin bisa bantu meningkatkan ekonomi. (Rmol)