Penulis: Tony Rosyid (Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa)
Negara mesti ada pemimpin. Tanpa pemimpin, negara akan berantakan, lalu hilang. Lebih baik seribu tahun negara dipimpin oleh orang dzalim dari pada sehari tanpa pemimpin, kata Ibnu Taimiyah. Hak anda untuk setuju atau tidak. Tapi, kepemimpinan adalah mutlak dalam dunia sosial, terutama bangsa.
Jika negara atau sebuah bangsa dipimpin orang yang dianggap oleh rakyatnya dzalim, biasanya akan muncul gejolak. Semakin besar kedzaliman, semakin besar juga gejolaknya. Ini sudah jadi hukum sejarah. Berlaku di negara manapun dan kapanpun.
Kedzaliman itu terjadi bisa karena kebodohan si pemimpin sehingga negara dikendalikan oleh pihak-pihak yang hanya tahu keuntungan dan bagaimana merampok kekayaan negara. Boleh jadi juga karena si pemimpin itu tak punya integritas sehingga suka melakukan ketidakadilan. Intimidasi dan tangkap setiap orang yang dianggap membahayakan posisinya. Membonsai lawan politik dan membungkam suara perbedaan.
Kekecewaan rakyat kemudian terakumulasi pada isu dan mometum tertentu, lalu secara bersama-sama bergerak melakukan perlawanan. Biasanya, situasi ini memakan korban. Semakin banyak korban berjatuhan, makin tinggi eskalasi perlawanan itu.
Orde Lama tumbang setelah tujuh jenderal Angkatan Darat diculik dan dibunuh PKI. Orde Baru tumbang setelah sejumlah mahasiswa diculik dan ditembak mati. Diawali dengan krisis ekonomi sebagai “trigger” yang menghadirkan gelombang massa. Gusdur harus turun setelah isu Bulog Gate. Apa Jokowi akan mundur dengan isu UU KPK, kematian dua mahasiswa Kendari dan 32 masyarakat pendatang di Papua? Allahu A’lam. Takut jawab ya? Tidak! Tak ada yang tahu soal niat itu kecuali Jokowi sendiri dan Tuhan. Tak ada juga yang tahu situasi kedepan.
Sudah jadi “sunnatullah”, ketika pemimpin itu mengecewakan, maka rakyat berharap ada pergantian. Dalam konteks ini ada tiga kelompok. Pertama, kelompok emosional yang hanya berpikir pokoknya ganti. Siapapun penggantinya, tak penting baginya. Lebih baik atau lebih dzalim, tak dipikirkannya. Kedua, kelompok pragmatis-politis. Penggantinya harus orangnya dia. Setidaknya sesuai dengan selera dan kepentingan kelompok ini. Bisa dikendalikan dan dijadikan alat bagi kepentingannya. Kalau ada wakil presiden, maka orang-orang di sekeliling wakil presidenlah yang lebih bersemangat dan mendorong kuat segera terjadinya pergantian presiden itu. Banyak kelompok yang akhirnya merapat ke wakil presiden dan ikut mempercepat pergantian presiden. Ini namanya rizki nomplok, kata orang. Ketiga, kelompok idealis. Ganti ok, tapi penggantinya harus ok juga.
Saat ini mulai ada benih-benih kekecewaan. Berbagai demonstrasi mahasiswa di hampir semua wilayah di Indonesia jadi indikatornya. Saat itulah rakyat merindukan pemimpin yang lebih ideal. Apa kriteria ideal itu? Smart, punya komitmen, bicaranya bisa dipahami dan konsisten. Artinya, satu kata dengan perbuatan. Tak mudah diintervensi. Mandiri dalam bernarasi, bersikap dan mengambil keputusan. Punya gagasan yang tak saja bisa direalisasikan, tapi juga dibutuhkan. Tegas, jelas bobotnya dan menyejukkan dalam berkomunikasi. Mengayomi, bukan memusuhi. Peka terhadap suara rakyat, terutama suara mereka yang tertindas secara struktural dan kultural. Menjadikan hukum sebagai pondasi dalam membangun negara dan bangsa. Bukan sebagai sarana membunuh lawan politiknya. Berwibawa ketika berdiri dan berbicara di forum internasional. Sehingga menjadi kebanggaan bagi bangsa dan negara. Berdiri sama tinggi, bahkan sedikit di atas negara lainnya.
Intinya, seorang pemimpin harus punya integritas, kapasitas global dan komitmen kebangsaan maupun kerakyatan. Siapa itu? Rakyat sudah harus mulai mengindentifikasi orang dengan kriteria ini. Tentu orang seperti ini harus dilahirkan melalu proses politik yang benar dan sah sehingga punya legal standing yang kuat. Pemilu maksudnya? Betul sekali. Soal kapan pemilu akan digelar, itu soal lain. Bisa 2024, itu normalnya. Bisa setelah atau sebelumnya jika situasi tak normal. Meski tak normal, tetap harus mengacu pada konstitusi yang tersedia.
Dengan kriteria ini, maka Indonesia kedepan akan melahirkan pemimpin yang dirindukan, bukan pemimpin karbitan yang sarat polesan. (*)
Doha, Qatar, 1 Oktober 2019