GELORA.CO - PAN tidak mempermasalahkan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menerima tawaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membantunya di kabinet. Namun PAN mengaku kaget saat Prabowo akhirnya merapat ke Istana.
"Tapi tentu kita kaget juga Pak Prabowo mau jadi menteri ya. Saya nggak kebayang itu capres nanti raker sama Komisi I gitu kan. Nanti jangan-jangan (disebut) 'Pak Capres, eh bukan, Pak Menteri' gitu. Nah nanti orang nanya begitu kan," kata Ketua DPP PAN Yandri Susanto di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).
Seperti diketahui, Prabowo akan menempati kursi Menteri Pertahanan. Kementerian Pertahanan merupakan salah satu mitra kerja Komisi I DPR RI.
Meski ada pro dan kontra dengan merapatnya Gerindra ke pemerintah, menurut Yandri, keputusan akhir tetap ada di Jokowi. Yandri sekali lagi tak mempermasalahkan Prabowo yang akan menjadi Menhan, apalagi, Prabowo disebut bisa membersihkan namanya kembali.
"Tapi ya sudah lah, mungkin itu juga mimpi besar Pak Prabowo bisa aktif kembali, atau mungkin bisa membersihkan nama baiknya selama ini banyak pro-kontra, ya kan. Dengan adanya jadi menteri dia punya kesempatan untuk mengabdi. Bagi PAN nggak ada masalah itu," ujarnya.
Prabowo bersama Gerindra diketahui juga memiliki konsep program pemerintah di bidang energi, pangan, serta pertahanan dan keamanan yang diajukan kepada Jokowi. Yandri mengatakan bisa saja sudah ada titik temu konsep Prabowo dengan Jokowi. Namun, jika menjadi menteri, Prabowo menurutnya harus ikut instruksi Presiden.
"Tapi kalau perbedaannya sangat keras, saya kira nggak akan terjadi, karena nggak mungkin seorang menteri melawan kebijakan Presiden. Bisa di-reshuffle nanti Pak Prabowo.
"Wajib sekarang Pak Prabowo sebagai pembantu Presiden itu wajib ikut arahan, ikut instruksi, dan ikut apa namanya program Pak Jokowi. Namanya menteri pembantu Presiden. Bukan lagi sebagai calon presiden," imbuhnya.
Soal panggilan dari Jokowi, Yandri menyebut hingga saat ini tak ada permintaan kepada PAN untuk ke Istana. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga disebutnya sudah menyerahkan urusan kabinet kepada Jokowi saat keduanya bertemu.
"Kalau waktu Bang Zul diundang ke Istana memang membahas beberapa hal, termasuk amandemen, kan mantan Ketua MPR, itu yang ditanya Pak Jokowi. Kalau masalah kabinet waktu itu Bang Zul serahkan kepada Pak Jokowi dan Bang Zul tidak membahasnya dengan Pak Jokowi," pungkasnya. [dt]